Apa Itu e-KYC? Penjelasan KYC Elektronik di Asia Tenggara

Arti e-KYC, cara kerja KYC elektronik, bedanya dengan KYC konvensional, serta aturannya di Filipina, Malaysia, Singapura, dan negara lain.
KYC elektronik (e-KYC) berarti memverifikasi identitas nasabah dan menyelesaikan pemeriksaan prinsip mengenali nasabah (KYC) melalui kanal daring atau seluler, bukan secara tatap muka. e-KYC lazimnya menggabungkan pemeriksaan dokumen, sumber data tepercaya, pencocokan wajah, dan deteksi liveness. Regulator di enam negara Asia Tenggara yang dibahas di bawah ini mengizinkannya berdasarkan aturan nasional masing-masing.
Filipina, Malaysia, dan Singapura dibahas paling rinci; Indonesia, Vietnam, dan Thailand dibahas lebih singkat. Aturannya bersifat nasional, jadi jangan membaca pendekatan satu negara sebagai norma kawasan.
Apa itu e-KYC?
Mulailah dari hal yang tidak berubah. Aturan uji tuntas nasabah (CDD) mewajibkan lembaga mengidentifikasi nasabah dan memverifikasi identitasnya; KYC adalah proses yang digunakan untuk memenuhi kewajiban itu (lihat verifikasi KYC). Rekomendasi 10 Financial Action Task Force (FATF Recommendation 10) menyerukan verifikasi menggunakan dokumen, data, atau informasi dari sumber yang tepercaya dan independen. e-KYC memenuhi kewajiban yang sama melalui kanal jarak jauh.
Dua regulator mendefinisikannya dengan rumusan yang serupa. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mendefinisikan e-KYC sebagai “proses memverifikasi kredensial nasabah secara elektronik” (terjemahan) dalam Circular No. 1170 tahun 2023. Bank Negara Malaysia (BNM), dalam Policy Document on e-KYC-nya, mendefinisikannya sebagai menjalin hubungan usaha dan melakukan CDD melalui sarana elektronik, termasuk kanal daring dan seluler.
Bagi lembaga, manfaatnya adalah jangkauan: nasabah dapat menjalani onboarding tanpa datang ke kantor cabang. BSP Circular No. 1170 mengaitkan penggunaan sistem ID digital yang berjenjang dan berbasis risiko dengan dukungan bagi inklusi keuangan. Guidance on Digital ID dari FATF (Maret 2020) bertujuan membantu pemerintah dan entitas teregulasi memutuskan bagaimana sistem ID digital dapat digunakan untuk unsur-unsur tertentu uji tuntas nasabah berdasarkan Rekomendasi 10 (paragraf 1). Panduan itu juga mencatat bahwa sistem ID digital yang memitigasi risikonya dapat memperkuat CDD serta kontrol anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (AML/CFT), mendukung inklusi keuangan, memperbaiki pengalaman nasabah, dan menekan biaya (paragraf 10–11).
Apakah e-KYC bermakna sama di India?
Di India, e-KYC lazimnya berarti verifikasi melalui sistem Aadhaar. Di sini, e-KYC berarti apa yang dimaksud oleh keenam regulator di bawah ini: verifikasi dan uji tuntas secara elektronik berdasarkan aturan nasional.
e-KYC vs KYC konvensional
KYC konvensional dan e-KYC melayani kewajiban uji tuntas yang sama. Yang berubah adalah kanalnya, dan bersamanya bukti yang dapat dilihat lembaga.
| Dimensi | KYC konvensional | e-KYC |
|---|---|---|
| Kanal | Tatap muka, di kantor cabang atau kantor | Kanal daring atau seluler |
| Bukti identitas | Dokumen fisik yang diperiksa petugas | Gambar atau pembacaan cip dari tanda pengenal pemerintah, diperiksa terhadap data tepercaya |
| Siapa yang memeriksa | Petugas | Perangkat lunak, dengan peninjauan oleh petugas |
| Liveness | Petugas melihat nasabah secara langsung | Deteksi liveness memeriksa bahwa orang yang hidup hadir saat pengambilan gambar |
| Standar regulasi | Aturan uji tuntas nasabah berlaku | Aturan CDD yang sama berlaku (contoh Singapura di bawah) |
| Risiko yang lazim | Dokumen palsu atau diubah yang terlewat oleh petugas; kesalahan manusia | Serangan presentasi dan serangan injeksi (injection attack); permohonan fiktif dalam skala besar (lihat risiko) |
Cara kerja e-KYC, langkah demi langkah
Proses e-KYC lazimnya mengikuti lima langkah, yang berbeda menurut negara dan penyedia. Bukti mana yang digunakan, dan dalam urutan apa, bergantung pada aturan regulator dan penilaian risiko lembaga. Perlakukan setiap langkah sebagai titik pengukuran sebelum Anda mengubah apa pun, dan bandingkan setiap metrik pada periode yang sama panjang sebelum dan sesudah perubahan.
Langkah 1: Ambil gambar dokumen identitas
Nasabah menyampaikan data identitas dan gambar, atau hasil pembacaan cip, dari tanda pengenal yang diterbitkan pemerintah. Lembaga kemudian memeriksa keaslian dokumen itu, salah satu langkah yang dicantumkan BNM (lihat Malaysia di bawah).
Apa yang diukur. Tingkat kelulusan pada percobaan pertama (pengambilan gambar yang lolos ÷ pengambilan gambar yang dimulai) dan tingkat putus proses pada langkah ini (pemohon yang berhenti ÷ pemohon yang mencapai langkah ini). Jika tingkat kelulusannya rendah, pilah kegagalan menurut perangkat dan jenis kesalahan pengambilan gambar sebelum Anda memperketat pemeriksaan dokumen.
Langkah 2: Periksa terhadap sumber tepercaya
Bila tersedia sumber milik pemerintah atau yang didukung pemerintah, lembaga memeriksa data yang diambil terhadap sumber itu. Di Singapura, misalnya, Monetary Authority of Singapore (MAS) menerima Myinfo sebagai sumber semacam itu (lihat Singapura di bawah).
Apa yang diukur. Porsi kecocokan, kegagalan, dan batas waktu habis (masing-masing ÷ permintaan ke sumber tepercaya), serta tingkat putus proses selama pemohon menunggu. Bila batas waktu habis mendominasi, mulailah dari waktu respons sumber tersebut.
Langkah 3: Cocokkan wajah dengan dokumen identitas
Verifikasi wajah (1:1) membandingkan wajah nasabah secara langsung dengan foto pada dokumen identitas, di dalam cipnya, atau di sebuah registri. BNM mencantumkan pencocokan biometrik terhadap tanda pengenal yang diterbitkan pemerintah di antara langkah-langkahnya (lihat Malaysia di bawah).
Apa yang diukur. Tingkat ketidakcocokan di antara pemohon asli (ketidakcocokan ÷ pemohon asli yang mencapai tahap pencocokan), karena setiap ketidakcocokan dapat berarti kehilangan satu pemohon. Tinjau sampel ketidakcocokan secara manual sebelum Anda mengubah pengaturan pencocokan.
Langkah 4: Pastikan liveness
Deteksi liveness memeriksa bahwa sampel biometrik berasal dari orang yang hidup dan hadir saat pengambilan gambar. Policy Document BNM menggambarkan tujuannya sebagai memastikan bahwa nasabah adalah subjek yang hidup dan bukan peniru yang menggunakan foto, video, atau topeng wajah sintetis. Serangan yang sepenuhnya melewati kamera adalah masalah lain, yang dibahas di bagian risiko.
Apa yang diukur. Tingkat penolakan liveness (penolakan ÷ pemeriksaan liveness) dan apa yang dilakukan pemohon yang ditolak selanjutnya: mencoba lagi atau berhenti. Sebelum Anda memperketat pengaturan liveness, catat kedua tingkat itu, karena perlindungan tambahan dibayar dengan tingkat penyelesaian.
Angka ilustratif, bukan tolok ukur: sebelum perubahan, 40 penolakan ÷ 1.000 pemeriksaan liveness = 4%; sesudahnya, 60 ÷ 1.000 = 6%. Jika 10 dari 20 pemohon tambahan yang ditolak mencoba lagi dan lolos, tingkat penyelesaian pada langkah ini turun sebesar 10 ÷ 1.000, atau satu poin persentase. Pertahankan perubahan itu hanya jika kerugian tersebut masih dalam batas yang Anda tetapkan sebelum pengujian.
Langkah 5: Saring dan putuskan
Hasilnya lazimnya menjadi masukan bagi uji tuntas nasabah oleh lembaga. Artinya, penilaian risiko, penyaringan sanksi dan PEP (politically exposed person), serta keputusan untuk menyetujui, menolak, atau mengeskalasi.
Apa yang diukur. Porsi peninjauan manual (kasus yang dikirim ke peninjauan ÷ kasus yang diputuskan) dan berapa lama pemohon menunggu di sana sebelum mereka berhenti. Jika antreannya bertambah, temukan aturan yang mengirim kasus ke peninjauan sebelum Anda menambah peninjau, dan pantau ukuran antrean serta waktu tunggu.
e-KYC di Asia Tenggara: potret per negara
Tabel ini menunjukkan instrumen e-KYC utama di setiap negara dan tanda pengenal atau sumber data yang dirujuknya. Paragraf di bawahnya merangkum syarat utama setiap regulator; paragraf itu bukan daftar lengkap persyaratan.
| Negara | Regulator dan aturan utama | Tanda pengenal nasional atau sumber tepercaya |
|---|---|---|
| Filipina | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): Circular No. 1170 (2023) | National ID dari Philippine Identification System (PhilSys); National ID Check |
| Malaysia | Bank Negara Malaysia (BNM): Policy Document on e-KYC (berlaku 15 April 2024) | MyKad (National Registration Identity Card, NRIC) atau paspor |
| Singapura | Monetary Authority of Singapore (MAS): Notice 626 bagi bank | Singpass (identitas digital nasional) dan Myinfo |
| Indonesia | Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 (POJK) | Data kependudukan yang dikelola instansi yang berwenang |
| Vietnam | State Bank of Vietnam (SBV): Circular 17/2024/TT-NHNN tentang rekening pembayaran, beserta perubahannya | Cip kartu identitas warga negara atau VNeID; data biometrik yang sebelumnya telah dicocokkan dengannya |
| Thailand | Bank of Thailand (BOT): Notification FPG. 19/2562 (rekening simpanan) | Kartu identitas nasional berbasis kartu pintar; National Digital ID (NDID), jika setidaknya sama efektifnya |
Diperiksa pada 3 November 2026 (Indonesia: 28 Oktober 2026). Aturan dan rancangan berubah, jadi pastikan versi terkini kepada setiap regulator. Penyebutan peraturan Indonesia (jenis, nomor, dan tahun) dikutip dari JDIH BPK; judul untuk Vietnam dan Thailand adalah terjemahan bahasa Inggris tidak resmi; circular Vietnam dikutip dari Lembaran Negara (Công báo). Entri Thailand bersandar pada notification tahun 2019 dalam terjemahan bahasa Inggris tidak resmi, yang dicantumkan BOT sebagai berlaku dalam indeksnya yang diperbarui pada 30 Oktober 2026. Sejak 1 April 2026, BOT Notification 18/2569 menambahkan aturan identifikasi rekening simpanan di atasnya, seperti kartu identitas pintar bagi warga negara Thailand kecuali kartu itu tidak dapat digunakan.
Filipina. BSP Circular No. 1170 menerima kartu PhilID, fisik maupun digital, sebagai bukti identitas yang resmi dan memadai, dengan syarat diautentikasi dengan benar. Hal yang sama berlaku untuk turunan PhilSys Card Number (PCN) atau PhilSys Number (PSN). Circular itu juga mengizinkan e-KYC menggunakan sistem ID digital. Bila akses dibuat berjenjang menurut tingkat jaminan (assurance level), Circular itu mewajibkan kebijakan e-KYC yang berjenjang atau berbasis risiko, dengan jenjang yang lebih tinggi memerlukan tingkat jaminan yang lebih tinggi.
Philippine Statistics Authority (PSA) menggambarkan verifikasi PhilSys sebagai pemeriksaan terhadap informasi demografis dan biometrik orang yang terdaftar. BSP Memorandum M-2025-012 (April 2025) mewajibkan lembaga yang diawasi menerima semua format National ID sebagai bukti identitas yang sah dan memadai. Memorandum itu menyebutkan tiga format: kartu National ID, National ID dalam bentuk kertas, dan Digital National ID.
Memorandum itu juga mewajibkan lembaga yang diawasi memverifikasi setiap format melalui National ID Check, sebuah situs web PSA. Dalam kata-kata PSA, situs itu berfungsi serupa dengan PhilSys Check, pemeriksaan kode QR milik PSA untuk PhilID. Lembaga yang diawasi wajib mendahulukan National ID dalam daftar tanda pengenal yang dapat diterima, di samping tanda pengenal lain yang diakui dan diterbitkan pemerintah. Memorandum itu mengarahkan (enjoins) mereka untuk terintegrasi dengan National ID Authentication Services (NIDAS) melalui portal National ID eVerify.
BSP telah menerbitkan rancangan memorandum tentang autentikasi National ID untuk dimintai tanggapan; batas waktu tanggapan adalah 12 Agustus 2026. Rancangan itu akan melangkah lebih jauh dan mewajibkan lembaga yang diawasi BSP untuk terintegrasi, sebagaimana mestinya, dengan NIDAS untuk uji tuntas nasabah. Setidaknya, autentikasi National ID akan menjadi bagian dari onboarding nasabah dan pemutakhiran rekening berbasis risiko. Menurut rancangan itu, tanda pengenal sah lainnya tetap dapat digunakan berdasarkan risiko, terutama bila National ID tidak diserahkan atau NIDAS tidak tersedia.
Apa yang dilakukan sekarang. Jika Anda diawasi BSP, verifikasi National ID dalam semua formatnya melalui National ID Check, sebagaimana diwajibkan M-2025-012. Rencanakan integrasi NIDAS: memorandum itu sudah mengarahkannya, dan rancangan itu akan mewajibkannya untuk CDD dalam dua tahap menurut jenis lembaga.
Malaysia. Policy Document itu berlaku sejak 15 April 2024 dan menggantikan versi 2020. Dokumen itu berlaku bagi bank berizin, bank investasi, bank syariah, perusahaan asuransi jiwa, dan operator takaful keluarga. Dokumen itu juga mencakup lembaga keuangan pembangunan yang ditetapkan, usaha jasa uang (money services business) berizin, dan penerbit instrumen pembayaran yang ditetapkan yang telah disetujui, termasuk yang syariah. Setiap lembaga wajib memperoleh persetujuan direksi (Board) atas selera risiko dan kerangka internalnya untuk e-KYC.
Policy Document itu mengizinkan onboarding jarak jauh bagi perorangan dan badan hukum. Verifikasi dokumen, pencocokan biometrik, dan deteksi liveness adalah langkah-langkah yang dicantumkan. Lampiran 4 mewajibkan ketiganya untuk rekening giro dan tabungan, serta untuk rekening investasi tidak terbatas (unrestricted investment account) dengan fitur penarikan dan transfer dana, yang dibuka melalui e-KYC oleh nasabah perorangan yang sudah ada dan belum memiliki rekening semacam itu. Lembaga wajib memastikan bahwa solusinya dinilai oleh penilai independen eksternal.
Paragraf 8.20–8.21 mengatur keputusan e-KYC yang diotomatiskan, seluruhnya atau sebagian, dengan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, atau algoritma prediktif lainnya. Untuk solusi semacam itu, lembaga wajib menjaga agar solusi tetap mampu membedakan onboarding yang asli dari yang tidak asli dan wajib meminimalkan tingkat penerimaan salah (False Acceptance Rate, FAR). Berdasarkan catatan kaki 8, aturan FAR ini tidak berlaku bagi otomatisasi tanpa algoritma semacam itu.
Untuk solusi semacam itu, berdasarkan Lampiran 2, FAR di atas 3% memicu penilaian risiko untuk pemberitahuan kepada direksi. FAR di atas 5% selama dua bulan mana pun dalam periode empat bulan memicu pemberitahuan kepada BNM.
Pihak berizin (licensed persons), seperti bank, dan lembaga keuangan pembangunan yang ditetapkan wajib memberi tahu BNM sebelum pertama kali menerapkan solusi berbasis algoritma atau mengganti penyedia teknologinya. Hal yang sama berlaku saat pertama kali mereka menggunakan e-KYC untuk badan hukum atau untuk produk berisiko lebih tinggi tanpa pengaman berupa transfer kredit. Mereka boleh melanjutkan 14 hari kerja setelah BNM menerima pengajuan yang lengkap (paragraf 10).
Paragraf 11 mengatur operator penukaran uang dan penyedia jasa pengiriman uang berizin, serta penerbit nonbank instrumen pembayaran yang ditetapkan yang telah disetujui (termasuk yang syariah). Lembaga-lembaga ini wajib memperoleh persetujuan tertulis BNM sebelum menerapkan e-KYC atau mengganti penyedia teknologinya.
Apa yang dilakukan sekarang. Sebelum peluncuran, periksa apakah paragraf 10 atau 11 berlaku bagi izin Anda. Pastikan penilai independen eksternal yang kredibel telah menilai solusi penyedia Anda. Tinjau atau validasi ulang persyaratan paragraf 8.22 ini setidaknya sekali setiap tiga tahun, atau setiap kali solusinya berubah secara material (¶8.24). Jika keputusan diotomatiskan dengan algoritma prediktif, siapkan pemantauan FAR terhadap pemicu 3% dan 5% sebelum peluncuran.
Singapura. Pada halaman Digital ID and e-KYC-nya, MAS menyatakan bahwa MAS menganggap Myinfo sebagai sumber yang tepercaya dan independen untuk memverifikasi data nasabah. Lembaga keuangan dapat menggunakan Myinfo untuk onboarding dengan persetujuan eksplisit nasabah, dan bila Myinfo digunakan, MAS tidak mewajibkan dokumen identifikasi tambahan. Halaman itu terakhir diperbarui pada Desember 2021.
Notice 626 (terakhir direvisi 30 Juni 2025) berlaku bagi bank dan mewajibkan CDD tanpa tatap muka mereka setidaknya sama kuatnya dengan CDD tatap muka. MAS Notices PSN01 dan PSN02 (terakhir direvisi 30 Juni 2025) menetapkan aturan yang sama bagi penyedia jasa pembayaran (PSP). Setelah kontak bisnis tanpa tatap muka yang pertama, PSP juga wajib menunjuk auditor eksternal atau konsultan independen yang berkualifikasi untuk menilai kebijakan tanpa tatap mukanya. PSP wajib menyampaikan laporannya kepada MAS dalam satu tahun sejak kontak itu. Berdasarkan PSN01, tidak satu pun aturan ini berlaku bagi transaksi penukaran uang tertentu.
Apa yang dilakukan sekarang. Pastikan notice MAS mana yang mengatur izin Anda, dan jika Anda menggunakan Myinfo, periksa bahwa alur Anda mencatat persetujuan eksplisit nasabah. Jika Anda adalah PSP, masukkan penilaian eksternal ke dalam rencana peluncuran. Jadwalkan laporan kepada MAS dalam satu tahun sejak kontak bisnis tanpa tatap muka pertama Anda (PSN01 ¶7.38, PSN02 ¶6.38).
Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 (POJK) mengatur program anti pencucian uang dan program terkait di sektor jasa keuangan. Peraturan itu mengizinkan penyedia jasa keuangan yang diawasi OJK memverifikasi nasabah secara langsung, melalui pertemuan tatap muka secara elektronik, atau melalui sarana elektronik tanpa tatap muka. Berdasarkan Pasal 21 ayat (5), jalur tanpa tatap muka wajib menggunakan data kependudukan dan setidaknya dua faktor autentikasi. Faktor-faktor itu adalah sesuatu yang melekat pada diri nasabah dan sesuatu yang dimiliki nasabah. Penjelasan peraturan itu mendefinisikan data kependudukan sebagai data yang dikelola instansi yang berwenang, seperti data kependudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Apa yang dilakukan sekarang. Periksa alur tanpa tatap muka Anda terhadap Pasal 21 ayat (5). Jika pihak ketiga menyediakan perangkat lunak atau perangkat keras verifikasi, miliki perjanjian tertulis dengannya sebagaimana diwajibkan Pasal 22.
Vietnam. Circular 17/2024/TT-NHNN mengizinkan pembukaan rekening secara elektronik dengan perbandingan biometrik terhadap cip kartu identitas warga negara atau melalui VNeID, akun identifikasi elektronik Vietnam. Circular 25/2025/TT-NHNN, yang berlaku sejak 31 Agustus 2025, mengubahnya tetapi mempertahankan jalur ini. Sejak 1 Desember 2025, pembukaan rekening secara langsung dengan tanda pengenal bercip atau tanda pengenal elektronik juga mewajibkan pencocokan biometrik.
Sejak 1 Januari 2025, berdasarkan Circular 17/2024, nasabah perorangan memerlukan data biometrik yang telah dicocokkan untuk menarik dana atau membayar secara elektronik dari rekening pembayaran. Sejak 1 Juli 2024, Decision 2345/QĐ-NHNN telah mewajibkan autentikasi biometrik untuk transfer daring perorangan di atas VND 10 juta, atau di atas VND 20 juta per hari. SBV kemudian memindahkan aturan ini ke dalam Circular 50/2024/TT-NHNN.
Apa yang dilakukan sekarang. Jika Anda adalah bank yang membuka rekening pembayaran secara elektronik, periksa bahwa setiap pembukaan mencakup pencocokan biometrik yang diwajibkan Article 16(1)(b) Circular 17/2024.
Thailand. BOT Notification FPG. 19/2562, tentang KYC untuk pembukaan rekening simpanan, mengizinkan pembukaan tanpa tatap muka melalui kanal digital, dengan verifikasi yang lebih ketat. Bila bank memverifikasi nasabah tanpa tatap muka secara mandiri, clause 5.3.2(1.2) mewajibkan foto, deteksi liveness, dan perbandingan biometrik sebagai pengganti pemeriksaan secara langsung. Pada jalur itu, bank juga wajib memverifikasi data identitas terhadap sumber yang kredibel. Clause 5.3.2(2) membolehkan bank menggunakan sistem ID digital seperti platform NDID sebagai gantinya. Jalur itu wajib setidaknya sama efektifnya dengan verifikasi yang dilakukan bank sendiri.
Apa yang dilakukan sekarang. Jika Anda membuka rekening simpanan dengan verifikasi tanpa tatap muka sendiri, tetapkan proses tertulis tambahan yang diwajibkan clause 5.3.2. Proses itu mencakup kasus ketika kartu pintar, sistem pemerintah, atau deteksi liveness tidak tersedia.
Enam aturan berdampingan
Wajib (bahasa Indonesia) dan phải (bahasa Vietnam) sama-sama berarti “harus”.
Bukti identitas
| Negara | Sumber data tepercaya | Biometrik dan liveness |
|---|---|---|
| Filipina | Diwajibkan (M-2025-012) | Faktor biometrik disebutkan (1170); liveness tidak disebutkan |
| Malaysia | Wajib (¶8.9) | Boleh (¶8.10); wajib untuk rekening berisiko lebih tinggi (Lampiran 4) |
| Singapura | Wajib (626 ¶6.9; PSN01/02 sama) | Tidak disebutkan |
| Indonesia | Wajib (Pasal 21 ayat (5)) | Wajib (Pasal 21 ayat (5)); liveness tidak disebutkan |
| Vietnam | Phải (Art. 16(1)(b)) | Phải (Art. 16(1)(b)); liveness tidak disebutkan |
| Thailand | Harus (5.3.2(1.2)); NDID dapat (5.3.2(2)) | Harus (5.3.2(1.2)) |
Filipina: National ID Check, dengan integrasi NIDAS yang diarahkan. Indonesia: hanya jalur elektronik tanpa tatap muka. Thailand: verifikasi jarak jauh yang dilakukan bank sendiri; jalur NDID wajib setidaknya sama efektifnya.
Jaminan dan tata kelola
| Negara | Penilaian independen | Persetujuan, pemberitahuan, atau pelaporan |
|---|---|---|
| Filipina | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
| Malaysia | Wajib (¶8.22) | Wajib (¶8.1; ¶10–11) |
| Singapura | Bank: tidak disebutkan; PSP: wajib (¶7.37 / ¶6.37) | Bank: tidak disebutkan; PSP: wajib (¶7.38 / ¶6.38) |
| Indonesia | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
| Vietnam | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
| Thailand | Tidak disebutkan | Wajib (5.5) |
Malaysia: persetujuan direksi, ditambah pemberitahuan kepada atau persetujuan BNM dalam kasus yang ditentukan. Singapura: klausul PSN01 / PSN02; kewajiban PSP adalah laporan kepada MAS. Thailand: persetujuan BOT untuk menyimpang dari proses yang ditetapkan.
Membaca lintas negara. Dalam aturan yang dikutip, liveness hanya disebutkan di Malaysia dan Thailand. Aturan yang dikutip mewajibkan penilaian independen atas solusi hanya di Malaysia dan, bagi penyedia jasa pembayaran, di Singapura. Bila sebuah sel bertuliskan “tidak disebutkan”, aturan yang dikutip tidak mengatur hal itu; periksa panduan dan aturan lain sebelum menganggap langkah itu opsional.
Risiko dan batasan e-KYC
e-KYC hanya sekuat langkah terlemahnya: sumber data, pencocokan wajah, pemeriksaan liveness, atau integritas pengambilan gambar. Ambang batas yang lebih ketat dapat menghentikan lebih banyak serangan, tetapi juga dapat menolak lebih banyak pemohon asli atau mengirim lebih banyak kasus ke peninjauan manual. Risiko di bawah ini adalah tipologi dari regulator dan badan standar.
Deepfake dan serangan presentasi lainnya
Pada 2022, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) mengidentifikasi serangan foto, pemutaran ulang video, topeng 3D, dan deepfake sebagai serangan presentasi wajah utama terhadap pembuktian identitas jarak jauh. FATF melaporkan pada Juli 2026 bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan, termasuk deepfake dan identitas sintetis, makin meningkat dalam skema penipuan dan pencucian uang yang melibatkan aset virtual. Penilaian ancaman Asia Tenggara tahun 2026 dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) membahas AI generatif dan deepfake di antara tren teknologi yang sedang muncul.
Serangan injeksi
ENISA mencatat bahwa injeksi video bukan serangan presentasi: kontennya disuntikkan ke dalam proses pengambilan gambar dan melewati kamera perangkat. Pemeriksaan yang hanya mengevaluasi apa yang diperlihatkan kepada kamera tidak dirancang untuk menanganinya. ISO/IEC 30107-3:2023 menetapkan cara pengujian deteksi serangan presentasi (PAD); standar itu mencakup serangan pada perangkat pengambilan gambar dan memperlakukan serangan lain di luar cakupannya. Tanyakan tentang serangan presentasi dan serangan injeksi secara terpisah, dan untuk setiap pengujian PAD, edisi mana yang diikuti, siapa yang menjalankannya, dan kapan.
Di Malaysia, penilaian independen wajib mencakup uji “breakthrough” (uji penembusan) terhadap pengenalan wajah, deteksi liveness, dan verifikasi dokumen identitas (Lampiran 3). Pengujian liveness boleh mengikuti ISO/IEC 30107-3, tetapi lembaga juga wajib memastikan bahwa penyedia memperoleh sertifikasi modul bila tersedia, seperti ISO 30107-3 untuk liveness (¶8.22(ii)).
Dokumen palsu dan dokumen yang diubah
Untuk pemeriksaan jarak jauh, pertanyaan pertama adalah apakah dokumennya asli (lihat Langkah 1). ENISA mengamati bahwa dokumen berbasis cip seperti paspor elektronik dapat diautentikasi dengan kriptografi kunci publik, sehingga laporannya berfokus pada serangan terhadap keterkaitan antara wajah dan dokumen.
Rekening penampung dan identitas yang diserahkan kepada pihak lain
e-KYC dapat memastikan bahwa tanda pengenal asli dan orang yang menyerahkannya cocok; e-KYC tidak dapat menunjukkan bagaimana rekening itu akan digunakan kemudian. Dalam sebuah kasus yang dilaporkan Singapura dalam laporan FATF, Egmont Group, dan INTERPOL tahun 2023, 147 orang menyerahkan identitas digital nasional mereka kepada sindikat kriminal. Sindikat itu menggunakannya untuk membuka 276 rekening di delapan bank secara jarak jauh guna mencuci hasil penipuan.
Permohonan fiktif dalam skala besar
Panduan MAS tentang Notice 626 mencatat bahwa permohonan melalui internet dapat lebih berisiko dibandingkan bisnis tanpa tatap muka lainnya: banyak permohonan fiktif mudah dibuat, dan tidak ada dokumen fisik.
Daftar periksa: pertanyaan sebelum meluncurkan atau memilih e-KYC
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mengandaikan penyedia tertentu; tandai pertanyaan yang belum dapat Anda jawab untuk alur Anda sendiri. Tim yang memetakannya ke alur onboarding yang berjalan dapat melihat verifikasi KYC NV Global.
- Aturan regulator mana yang berlaku bagi jenis lembaga dan pasar kami, versi mana yang berlaku saat ini, dan jenjang risiko atau tingkat jaminan mana yang kami perlukan? Jawaban yang baik menyebutkan instrumennya, versinya, dan jenjangnya.
- Sumber data tepercaya mana yang dapat kami gunakan di setiap pasar, dan dengan syarat apa, misalnya persetujuan nasabah?
- Bagaimana liveness diuji, dan apakah solusinya telah dinilai secara independen? Jawaban yang baik menguraikan pengujian liveness dan siapa yang menilai solusinya.
- Bagaimana solusi itu menangani serangan injeksi secara terpisah dari serangan presentasi?
- Bagaimana kami mendeteksi permohonan berulang atau saling terkait, yang menurut panduan MAS mudah dibuat? Jawaban yang baik menyebutkan sinyal yang mengaitkan permohonan dan apa yang terjadi bila sinyal itu cocok.
- Siapa yang menyetujui selera risiko dan kerangka e-KYC secara internal?
- Apa rencana cadangan kami jika layanan tanda pengenal nasional tidak tersedia? Jawaban yang baik menyebutkan tanda pengenal alternatif dan jalur verifikasi yang digunakan saat layanan tidak berfungsi, serta siapa yang menyetujui peralihan ke jalur itu.
Jawab ketujuh pertanyaan ini untuk alur yang Anda jalankan saat ini, dan catat angka penyelesaian dan peninjauan saat ini sebelum Anda mengubah apa pun.
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum atau regulasi.
e-KYC memindahkan uji tuntas nasabah ke kanal jarak jauh, dan masing-masing dari keenam regulator menetapkan syaratnya sendiri untuk perpindahan itu. Aturan-aturan itu berbeda dalam hal sumber tepercaya, apakah liveness disebutkan, dan siapa yang wajib menilai atau menyetujui solusinya. Alur yang lolos di satu pasar memerlukan pemeriksaannya sendiri di pasar berikutnya, terhadap aturan yang berlaku dan tipologi serangan yang diuraikan di atas.