e-KYC di Indonesia: aturan OJK, verifikasi NIK, dan Dukcapil

Ponsel berlayar gelap berpendar oranye di tepinya di samping kartu identitas kosong, dengan kota buram di belakang

Cara bank dan fintech Indonesia melakukan onboarding nasabah jarak jauh menurut aturan OJK, dan cara kerja pencocokan NIK dengan data kependudukan Dukcapil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyedia jasa keuangan (PJK) yang diawasinya untuk memverifikasi nasabah baru secara tatap muka langsung, melalui video, dan/atau sepenuhnya jarak jauh. Untuk jalur sepenuhnya jarak jauh, Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 (POJK 8/2023), yang berlaku sejak 14 Juni 2023, mensyaratkan data kependudukan dan paling sedikit dua faktor autentikasi.

Peraturan itu merujuk pada data kependudukan, seperti data di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penjelasannya juga mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor identitas penduduk pada KTP (kartu tanda penduduk), sebagai contoh nomor dokumen identitas. Peraturan itu tidak menyebut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan tidak mewajibkan pencocokan NIK. Menurut pemahaman kami, data kependudukan Kemendagri yang dirujuknya berasal dari registri yang dijalankan Dukcapil dan dibuka bagi lembaga berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS). Panduan ini hanya mencakup Indonesia, untuk tim di perusahaan yang diawasi OJK atau Bank Indonesia (BI).

Apa itu e-KYC di Indonesia?

e-KYC, atau prinsip mengenali nasabah (KYC) secara elektronik, di Indonesia adalah identifikasi dan verifikasi calon nasabah melalui sarana elektronik berdasarkan aturan antipencucian uang OJK dan, bagi pihak berizin BI, Bank Indonesia. Dalam istilah POJK 8/2023, e-KYC mencakup mekanisme tatap muka secara elektronik dan mekanisme tanpa tatap muka secara elektronik.

Konsepnya sendiri dijelaskan dalam panduan kami tentang e-KYC, dan pemeriksaan identitas di baliknya dalam panduan kami tentang verifikasi KYC. Penyaringan sanksi, penilaian risiko, dan bagian lain dari e-KYC dan verifikasi KYC berada di luar artikel ini, begitu pula kewajiban antipencucian uang selain identifikasi saat onboarding.

Aturan OJK mana yang berlaku untuk e-KYC?

AturanCakupan
POJK 8/2023, berlaku sejak 14 Juni 2023Mekanisme, faktor autentikasi, vendor, dokumen identitas
POJK 21/2023, berlaku sejak 22 Desember 2023Layanan digital bank umum: dua faktor, salah satunya biometrik untuk verifikasi melalui video dan jarak jauh
POJK 40/2024, berlaku sejak 27 Desember 2024P2P lending: verifikasi identitas dan dokumen sebagai mitigasi risiko

Judul resmi POJK 8/2023 adalah “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan”. Peraturan ini menggantikan POJK 12/POJK.01/2017 beserta perubahannya pada 2019. Pihak yang dituju, yaitu PJK, mencakup bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan penyelenggara P2P lending, baik konvensional maupun syariah.

Cara OJK mengizinkan perusahaan memverifikasi nasabah dari jarak jauh

Tiga mekanisme verifikasi

Pasal 21 ayat (1) POJK 8/2023 menyatakan bahwa PJK “wajib” mengidentifikasi calon nasabah dan memverifikasi dua hal. PJK wajib memeriksa bahwa data dan dokumen itu benar dan konsisten, serta bahwa orang yang menyampaikannya adalah calon nasabah yang bersangkutan. Pasal 21 ayat (2) menetapkan jalurnya, dan verifikasi wajib dilakukan melalui: “a. pertemuan tatap muka secara langsung; b. pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau c. tidak tatap muka secara elektronik”.

Dalam penjelasannya, pertemuan tatap muka secara elektronik adalah pertemuan daring real-time dengan pegawai PJK, seperti panggilan video. Verifikasi tanpa tatap muka dapat menggunakan aplikasi atau situs web tanpa pertemuan semacam itu.

Data kependudukan dan dua faktor autentikasi

Untuk jalur tanpa tatap muka, Pasal 21 ayat (5) huruf c menetapkan syarat intinya: “PJK memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (authentication factor), berupa: 1. sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (something you are); dan 2. sesuatu yang Calon Nasabah miliki (something you have).” Berdasarkan Pasal 21 ayat (6), PJK “dapat” menambahkan faktor ketiga: sesuatu yang diketahui nasabah.

Penjelasan menguraikan setiap unsur. Data kependudukan adalah data yang dimiliki otoritas yang mengelolanya, termasuk data di bawah Kemendagri dan data diaspora di bawah Kementerian Luar Negeri. Something you are berarti biometrik seperti wajah, sidik jari, atau pola retina atau iris. Something you have adalah KTP, yang wajib disertai hal lain, seperti kata sandi sekali pakai (one-time password, OTP) atau “tanda tangan digital”.

Kapan verifikasi wajib selesai

Berdasarkan Pasal 30 ayat (5), PJK wajib menyelesaikan verifikasi nasabah dan pemilik manfaat sebelum membuka hubungan usaha. Berdasarkan Pasal 30 ayat (6), PJK yang menerapkan prosedur manajemen risiko dapat membuka hubungan lebih awal. Hanya dalam kasus itu, Pasal 30 ayat (7) mewajibkan verifikasi selesai secepat mungkin, “paling lama 3 (tiga) hari kerja” sejak hubungan usaha dimulai, dengan risiko dikelola secara efektif dan kegiatan usaha yang normal tidak terganggu.

Aturan yang lebih ketat untuk layanan digital bank

Bank umum yang melakukan onboarding nasabah melalui layanan digital juga mengikuti POJK 21/2023, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (6), bank wajib menerapkan paling sedikit dua faktor autentikasi. Pasal 5 ayat (7) menjadikan “something you are” wajib sebagai salah satunya, baik untuk verifikasi tatap muka secara elektronik maupun tanpa tatap muka. Jika dibaca bersama, ini berarti aturan bank lebih ketat untuk onboarding melalui video, karena POJK 8/2023 menyebut kedua faktor itu hanya untuk jalur tanpa tatap muka.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), bank dapat menggunakan data dan/atau informasi dari otoritas yang berwenang dan/atau sumber lain yang memiliki kerja sama dengan bank. Penjelasannya menyebut Kemendagri di antara otoritas tersebut dan perusahaan telekomunikasi di antara sumber lain. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), bank “harus” memastikan infrastruktur pendukung, dan Pasal 8 menyatakan bank wajib memastikan data yang digunakan sesuai dengan sumbernya. Berdasarkan Pasal 7, bank dapat menggunakan perangkat lunak dan/atau perangkat keras pihak ketiga untuk verifikasi melalui video atau jarak jauh, dan kemudian wajib mengikuti aturan POJK 8/2023 tentang kerja sama dengan pihak ketiga.

Menggunakan vendor e-KYC

Pasal 22 POJK 8/2023 mengatur pihak ketiga yang perangkat lunak atau perangkat kerasnya digunakan PJK untuk verifikasi melalui video atau jarak jauh. PJK wajib memiliki perjanjian tertulis dengan vendor dan wajib memastikan vendor memenuhi dua kriteria:

  • vendor itu berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, berizin, dan/atau mendapat persetujuan OJK;
  • vendor itu memiliki perjanjian kerja sama sendiri dengan kementerian atau lembaga yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengakses data kependudukan, dan sistemnya terhubung dengan sistem kementerian tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (3), perjanjian itu wajib mencakup paling sedikit sepuluh butir:

KelompokButir
Para pihak dan ruang lingkup (huruf a–c)Nama, alamat, dan identitas para pihak; hak dan kewajiban mereka; ruang lingkup perjanjian
Data dan pelindungan (huruf d–f)“kepemilikan data pelaksanaan verifikasi sepenuhnya menjadi milik PJK”; pelindungan data nasabah; pertukaran data yang lancar dalam verifikasi melalui video dan/atau jarak jauh
Subkontrak dan insiden (huruf g–h)Subkontrak hanya dengan persetujuan tertulis PJK; pelaporan insiden kritis yang disebabkan oleh force majeure
Pengakhiran dan sengketa (huruf i–j)Pengakhiran perjanjian; penyelesaian sengketa antara PJK dan vendor

Penjelasan OJK menambahkan bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian (huruf b) wajib mencakup:

  • keandalan sistem vendor, dengan standar layanan dan rencana kontingensi, seperti pusat data, pusat pemulihan bencana, serta rencana kelangsungan usaha dan pemulihan bencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • kerahasiaan dan keamanan informasi PJK dan nasabahnya;
  • kewajiban PJK memperoleh “kuasa” dari nasabah atas data yang digunakan vendor;
  • kewajiban vendor memberi OJK dan otoritas berwenang lainnya, termasuk aparat penegak hukum, akses ke catatan dalam waktu tiga hari kerja sejak permintaan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (4), PJK tetap bertanggung jawab atas hasil verifikasi dan atas kerahasiaannya.

Penyelenggara P2P lending

POJK 40/2024, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mencabut POJK 10/POJK.05/2022 (Pasal 236). Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) huruf b, penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko, termasuk memverifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen. Untuk verifikasi identitas, penjelasannya menyatakan bahwa penyelenggara bekerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE). Pasal 150 ayat (2) huruf b merujuk klarifikasi penilaian kredit dengan peminjam pada mekanisme tatap muka langsung, video, dan/atau jarak jauh dalam peraturan antipencucian uang.

NIK, e-KTP, dan IKD: yang diserahkan nasabah

Berdasarkan Pasal 26 POJK 8/2023, data identitas wajib didukung dokumen identitas dan spesimen tanda tangan. Bagi warga negara Indonesia, dokumennya adalah KTP atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), identitas kependudukan digital yang ditampilkan dalam aplikasi di perangkat. Warga negara asing menyerahkan paspor beserta dokumen keimigrasian, dan diaspora Indonesia menyerahkan paspor dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Tanda tangan elektronik yang memenuhi ketentuan dapat menggantikan spesimen tanda tangan.

Pasal 25 mencantumkan data identitas yang dikumpulkan. Data itu meliputi nama, nomor dokumen identitas (bagi warga negara, NIK, seperti disebut di atas), alamat, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan nomor telepon tempat kerja, jenis kelamin, status perkawinan, dan nama gadis ibu kandung. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang lazim disebut e-KTP, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip.

Jika ada keraguan, Pasal 30 ayat (4) menyatakan PJK wajib meminta lebih dari satu dokumen identitas resmi, seperti paspor atau surat izin mengemudi (SIM) selain KTP, dan dapat mewawancarai nasabah. Pasal 23 ayat (2) huruf b menyatakan PJK “dilarang” membuka hubungan usaha jika meragukan kebenaran identitas atau kelengkapan dokumen. Kami memahami kedua pasal itu sebagai satu rangkaian: Pasal 30 ayat (4) adalah langkah untuk menyelesaikan keraguan, dan larangan berlaku jika keraguan itu tetap ada.

Cara kerja verifikasi NIK dengan Dukcapil

Siapa yang dapat mengakses data kependudukan

Akses diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Permendagri 102/2019). Peraturan itu diundangkan pada 13 Desember 2019 dan diubah dengan Permendagri 17/2023, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 1 angka 8, sebagaimana diubah, mendefinisikan NIK sebagai nomor identitas penduduk yang unik dan tunggal. Berdasarkan Pasal 3, Menteri mendelegasikan pemberian hak akses kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang termasuk “Pengguna” adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, “badan hukum Indonesia”, dan badan pemerintah daerah.

Teks-teks yang dikutip menggambarkan dua jalur menuju data kependudukan:

HalPKS sendiri (sebagai pengguna)Vendor yang memenuhi syarat
Siapa yang menggunakanPengguna yang tercantum, misalnya badan hukum IndonesiaPJK yang menggunakan vendor (Pasal 22 ayat (1))
LangkahPermohonan tertulis, persetujuan, nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU), perjanjian kerja sama (PKS) (Pasal 7)Perjanjian tertulis dengan vendor (Pasal 22 ayat (1))
SyaratJaringan tertutup (Pasal 28); sertifikat keamanan (Pasal 18A)Memenuhi Pasal 22 ayat (2) (lihat di atas)
Tanggung jawabSurat pernyataan tertulis tentang kerahasiaan yang ditandatangani pimpinan pengguna (Pasal 33)PJK, atas hasil dan kerahasiaannya (Pasal 22 ayat (4))
Pihak ketigaDilarang meneruskan data atau menggunakannya di luar PKS (Pasal 7)Subkontrak hanya dengan persetujuan tertulis PJK (Pasal 22 ayat (3) huruf g)

Permendagri 17/2023 menghapus Pasal 35–37 tentang Platform Bersama. Di antara teks OJK dan Kemendagri yang dikutip di sini, jalur vendor yang diuraikan adalah vendor dengan PKS sendiri (POJK 8/2023, Pasal 22 ayat (2)).

Apa yang dapat diperiksa API Dukcapil (web service): NIK, verifikasi wajah, dan batas kepemilikan asing

Akses dilakukan melalui card reader, web service (API), dan/atau web portal; web service dan portal menggunakan jaringan tertutup dan dimulai setelah PKS (Pasal 21 dan Pasal 28). Berdasarkan Pasal 29, pengguna melakukan kueri berdasarkan: “a. NIK; b. nomor KK; c. biometrik; dan/atau d. kombinasi elemen data kependudukan”. Biometriknya berupa sidik jari, iris, atau “foto wajah”, yang dipakai untuk apa yang di pasar disebut verifikasi wajah.

Pasal 29 ayat (4) menetapkan batas bagi perusahaan milik asing. Badan hukum Indonesia dengan kepemilikan asing mayoritas “hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai”. Teks-teks yang dikutip di sini tidak menyebut elemen data apa yang diterima kembali oleh pengguna lain dari suatu kueri.

Menurut kami: kecocokan NIK dan data mengaitkan data itu dengan catatan penduduk terdaftar, dan kecocokan biometrik mengaitkan orangnya dengan catatan itu. Tidak satu pun teks OJK, BI, atau Kemendagri yang dikutip di sini menetapkan persyaratan liveness atau akurasi bagi lembaga keuangan.

Contoh alur kerja. Ilustrasi tentang bagaimana teks-teks itu saling cocok; tidak ada teks yang menetapkan alur ini: (1) Aplikasi menangkap KTP atau IKD (POJK 8/2023, Pasal 26). (2) NIK dan data demografis dikirim ke pencocokan web service (Permendagri 102/2019, Pasal 29 ayat (1) huruf a, d). (3) Kecocokan wajah terhadap registri berfungsi sebagai “something you are” (Pasal 29 ayat (2) huruf c; POJK 8/2023, Pasal 21 ayat (5) huruf c angka 1). (4) KTP beserta OTP atau tanda tangan digital berfungsi sebagai “something you have” (POJK 8/2023, penjelasan Pasal 21 ayat (5) huruf c angka 2).

Penyimpanan, keamanan, dan persetujuan

Berdasarkan Pasal 30, data yang diperoleh melalui web service dapat disimpan hanya setelah pemilik data memberikan persetujuan melalui verifikasi NIK dan biometrik, dan data web portal bersifat hanya baca. Pasal 18A, yang ditambahkan pada 2023, menyatakan pengguna wajib menerapkan standar keamanan, dengan prioritas pada standar keamanan informasi nasional Indonesia, yang dibuktikan dengan sertifikat.

Perusahaan pembayaran dan uang elektronik di bawah Bank Indonesia

Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank, penyelenggara penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank, dan pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari BI mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia (PBI 10/2024), yang berlaku sejak 31 Desember 2024. Berdasarkan Pasal 22, penyelenggara wajib memverifikasi nasabah sebelum hubungan usaha atau transaksi. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah, data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah, dan/atau data biometrik atau data elektronik sepanjang penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut. Penyelenggara dapat membuka hubungan usaha lebih dahulu jika mengendalikan risiko dan menyelesaikan verifikasi dalam tiga hari kerja.

Verifikasi dapat dilakukan secara tatap muka langsung, termasuk melalui video, atau dengan cara lain yang memadai, seperti biometrik atau foto daring real-time. Penggunaan cara lain yang memadai memerlukan teknologi verifikasi yang memadai dan kebijakan tertulis pengendalian risiko yang efektif, dan penggunaannya wajib dilaporkan kepada BI dalam laporan tahunan antipencucian uang (Pasal 23 ayat (4)). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), identifikasi dan verifikasi tidak diharuskan bagi penyelenggara yang menatausahakan sumber dana (Pasal 4 ayat (2) huruf a) hanya jika dua syarat terpenuhi: memiliki nilai nominal yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran, dan tidak melakukan Transfer Dana. Penjelasannya menyebut penerbit uang elektronik unregistered sebagai contoh, dan berdasarkan Pasal 24 ayat (2), BI dapat menetapkan kebijakan yang berbeda.

Peraturan pelaksana BI, PADG 15/2025, yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025, tertanggal 30 Juni 2025, mencantumkan data kependudukan dari otoritas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang di antara sumber verifikasi (Pasal 16 ayat (2) huruf a). Berdasarkan Pasal 16 ayat (3), penyedia yang tidak dapat mengakses data kependudukan secara langsung dapat bekerja sama, berdasarkan perjanjian (Pasal 16 ayat (4)), dengan pihak ketiga yang memegang dan/atau memfasilitasi hak akses.

Pelindungan data pribadi untuk e-KYC biometrik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2022, mencantumkan data biometrik, seperti citra wajah, sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat (2)). Pemrosesan memerlukan dasar pemrosesan yang sah menurut Pasal 20 ayat (2), seperti persetujuan eksplisit atau pemenuhan kewajiban hukum. Berdasarkan Pasal 34, pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA) apabila pemrosesan berpotensi berisiko tinggi, yang mencakup pemrosesan data spesifik serta pencocokan atau penggabungan kumpulan data.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PP 33/2026), peraturan pelaksana UU PDP, diundangkan pada 16 Juli 2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 88) dan mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Sejak tanggal itu, DPIA wajib dilakukan sebelum pemrosesan berisiko tinggi tersebut (Pasal 120 ayat (2) huruf b, e dan Pasal 121 ayat (1)). PP 33/2026 mencantumkan enam dasar pemrosesan yang sah (Pasal 30 ayat (3)) dan menyatakan bahwa persetujuan eksplisit wajib diperoleh secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu (Pasal 32 ayat (2)).

Yang masih belum jelas. POJK 8/2023 memberi contoh data kependudukan dan tidak menyebut satu sumber tunggal yang diwajibkan. Tidak satu pun teks yang dikutip di sini menetapkan standar teknis untuk faktor biometrik atau menyebut elemen data apa yang diterima kembali oleh pengguna lain.

Apa yang berubah sejak 2023

  • 30 Oktober 2023: Permendagri 17/2023 mengubah aturan akses data kependudukan.
  • 22 Desember 2023: POJK 21/2023 mulai berlaku untuk layanan digital bank umum.
  • 27 Desember 2024: POJK 40/2024 menggantikan peraturan P2P lending.
  • 31 Desember 2024: PBI 10/2024 mulai berlaku untuk pihak nonbank berizin BI.
  • 30 Juni 2025: BI menerbitkan PADG 15/2025 berdasarkan PBI 10/2024.
  • 16 Juli 2026: PP 33/2026 diundangkan; mulai berlaku pada 16 Januari 2027.

Per 10 November 2026, kami tidak menemukan perubahan atas POJK 8/2023.

Daftar periksa untuk tim kepatuhan dan onboarding

  1. Pilih mekanisme. Tentukan jalur yang digunakan setiap produk: tatap muka langsung, melalui video, dan/atau sepenuhnya jarak jauh (POJK 8/2023, Pasal 21 ayat (2)).
  2. Terapkan faktor autentikasi. Untuk onboarding jarak jauh, gunakan data kependudukan dan paling sedikit dua faktor autentikasi (Pasal 21 ayat (5) huruf c); bank umum juga memerlukan faktor biometrik untuk verifikasi melalui video (POJK 21/2023, Pasal 5 ayat (7)).
  3. Tentukan jalur data. Bandingkan PKS sendiri dan vendor yang memenuhi syarat dengan tabel di atas (Permendagri 102/2019, Pasal 7; POJK 8/2023, Pasal 22 ayat (2)).
  4. Periksa perjanjian vendor. Pastikan perjanjian itu mencakup butir huruf a–j Pasal 22 ayat (3) dan kewajiban dalam penjelasan OJK, termasuk “kuasa” nasabah atas data vendor. Perusahaan Anda tetap bertanggung jawab atas hasilnya (Pasal 22 ayat (4)).
  5. Periksa kepemilikan. Badan hukum Indonesia yang mayoritas dimiliki asing hanya mendapat jawaban sesuai atau tidak sesuai (Permendagri 102/2019, Pasal 29 ayat (4)).
  6. Jika pemeriksaan menimbulkan keraguan. Minta lebih dari satu identitas resmi, dan Anda dapat mewawancarai nasabah (POJK 8/2023, Pasal 30 ayat (4)). Jangan membuka hubungan usaha selama Anda meragukan identitas atau dokumen (Pasal 23 ayat (2) huruf b).
  7. Tetapkan dasar pemrosesan dan DPIA. Pilih dasar pemrosesan yang sah dan lakukan DPIA untuk pemrosesan berisiko tinggi (UU PDP, Pasal 20 dan Pasal 34). Mulai 16 Januari 2027, PP 33/2026 mewajibkannya sebelum pemrosesan tersebut (Pasal 120–121).
  8. Simpan hasil secara sah. Simpan data web service hanya setelah persetujuan melalui NIK dan biometrik (Permendagri 102/2019, Pasal 30 ayat (1)).
  9. Perusahaan berizin BI. Verifikasi sebelum hubungan usaha atau dalam tiga hari kerja jika risiko terkendali, dan laporkan cara lain yang memadai setiap tahun (PBI 10/2024, Pasal 22–23). Pengecualian Pasal 24 hanya mencakup penatausahaan sumber dana dengan nilai nominal terbatas dan tanpa Transfer Dana.
  10. Penyelenggara P2P lending. Verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen sebagai mitigasi risiko, bersama penyelenggara sertifikasi elektronik (POJK 40/2024, Pasal 148 ayat (1) huruf b dan penjelasannya).

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Sumber diperiksa pada 10 November 2026; kutipan dari teks berbahasa Indonesia dimuat sesuai aslinya, sedangkan parafrasa dan penjelasan di sekitarnya adalah dari kami. Lembaga sebaiknya memastikan penerapan aturan ini bagi mereka kepada OJK, BI, Dukcapil, atau penasihat hukum.

Kesimpulan

Aturan e-KYC Indonesia berasal dari dua rangkaian teks. Peraturan OJK menentukan cara perusahaan memverifikasi nasabah: secara tatap muka langsung, melalui video, dan/atau jarak jauh, dengan verifikasi selesai sebelum hubungan dibuka, kecuali dalam satu kasus terbatas ketika hubungan usaha dibuka sebelum verifikasi selesai.

Aturan Kemendagri menentukan bagaimana pengguna yang tercantum dan memiliki PKS sendiri memperoleh akses ke data kependudukan, dengan batas sesuai atau tidak sesuai bagi pengguna yang mayoritas dimiliki asing; POJK 8/2023 menambahkan jalur melalui vendor yang memenuhi syarat. Jika dibaca bersama, teks-teks itu mengisyaratkan bahwa alur onboarding jarak jauh memerlukan baik metode verifikasi yang memenuhi ketentuan OJK maupun jalur yang sah ke data tersebut.

Hukum pelindungan data mencakup data biometrik yang terlibat, dan PP 33/2026 menambahkan aturan rinci tentang DPIA dan persetujuan mulai 16 Januari 2027.

FAQ

Penanya
Apakah OJK mengizinkan onboarding e-KYC sepenuhnya jarak jauh, dan faktor apa yang diwajibkannya?
Ya. POJK 8/2023 mengizinkan verifikasi secara tatap muka langsung, melalui video, dan/atau melalui sarana elektronik tanpa tatap muka. Untuk jalur jarak jauh, perusahaan wajib menggunakan data kependudukan dan paling sedikit dua faktor autentikasi: faktor biometrik dan faktor kepemilikan, seperti KTP dengan OTP atau tanda tangan digital. Faktor pengetahuan, seperti PIN, dapat ditambahkan. Untuk layanan digital bank umum, POJK 21/2023 mewajibkan faktor biometrik untuk verifikasi melalui video maupun jarak jauh.
Pakar NeuroVision
Penanya
Apakah e-KYC bersifat wajib di Indonesia?
Identifikasi dan verifikasi bersifat wajib: Pasal 21 ayat (1) POJK 8/2023 menyatakan PJK wajib melaksanakan keduanya. e-KYC, yaitu mekanisme tatap muka secara elektronik dan tanpa tatap muka secara elektronik, diizinkan di samping verifikasi tatap muka langsung. Pasal 21 ayat (2) mencantumkan ketiganya dengan "dan/atau", dan perusahaan dapat memilih di antaranya.
Pakar NeuroVision
Penanya
Dapatkah perusahaan membuka rekening sebelum verifikasi selesai?
Hanya dalam kasus terbatas. Berdasarkan Pasal 30 ayat (5) POJK 8/2023, verifikasi nasabah dan pemilik manfaat wajib diselesaikan sebelum hubungan dibuka. PJK yang menerapkan prosedur manajemen risiko dapat membuka hubungan lebih awal, tetapi kemudian wajib menyelesaikan verifikasi secepat mungkin dan paling lama tiga hari kerja sejak hubungan usaha dimulai (Pasal 30 ayat (6)–(7)). Perusahaan berizin BI memiliki aturan yang sebanding dalam PBI 10/2024, Pasal 22 ayat (5).
Pakar NeuroVision
Penanya
Dapatkah perusahaan mana pun memverifikasi NIK dengan Dukcapil?
Tidak. Berdasarkan Permendagri 102/2019 sebagaimana diubah, akses diberikan kepada lembaga: lembaga negara, kementerian dan lembaga, badan hukum Indonesia, dan badan pemerintah daerah. Akses diberikan setelah permohonan tertulis kepada Dukcapil, persetujuan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama (PKS). Akses dilakukan melalui card reader, web service (API), dan/atau web portal. Perorangan dan perusahaan yang didirikan di luar Indonesia tidak tercantum sebagai pengguna.
Pakar NeuroVision
Penanya
Apa yang diperoleh perusahaan milik asing dari pemeriksaan Dukcapil?
Badan hukum Indonesia dengan kepemilikan asing mayoritas "hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai" (Permendagri 102/2019, Pasal 29 ayat (4)). Menurut pemahaman kami, badan hukum itu hanya menerima jawaban atas pemeriksaan tersebut.
Pakar NeuroVision
Penanya
Dapatkah bank atau fintech menggunakan vendor e-KYC untuk pemeriksaan Dukcapil?
Menurut aturan OJK, ya. Berdasarkan Pasal 22 POJK 8/2023, vendor wajib berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, berizin, dan/atau mendapat persetujuan OJK. Vendor itu juga wajib memiliki perjanjian kerja sama sendiri dengan kementerian atau lembaga yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian tertulis yang menetapkan bahwa data verifikasi sepenuhnya menjadi miliknya, dan tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Aturan Kemendagri secara terpisah melarang para pihak dalam PKS memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga atau menggunakannya di luar PKS. Bagi perusahaan berizin BI, PADG 15/2025 menyatakan penyedia yang tidak dapat mengakses data kependudukan secara langsung dapat bekerja sama, berdasarkan perjanjian, dengan pihak ketiga yang memegang dan/atau memfasilitasi hak akses (Pasal 16 ayat (3)–(4)).
Pakar NeuroVision
Penanya
Apakah identitas digital (IKD) diterima untuk KYC?
Ya. Bagi warga negara Indonesia, Pasal 26 POJK 8/2023 menyebut KTP atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai dokumen identitas.
Pakar NeuroVision