Verifikasi ID nasional di Asia Tenggara, per negara

Kartu ID abu-abu berjendela potret kosong dan cip, tersambung kabel oranye ke satu ceruk menyala di kisi berisi enam ceruk

Cara perusahaan memverifikasi NRIC, MyKad, KTP, PhilID, ID Thailand, dan ID ber-cip Vietnam: pembacaan cip, basis data pemerintah, dan ID digital, per pasar.

Panduan ini membahas verifikasi ID nasional di enam pasar Asia Tenggara. Panduan ini menelaah saluran mana yang diizinkan teks resmi untuk digunakan perusahaan, siapa yang dapat menggunakannya, dan apakah setiap langkah berupa kewajiban atau kebolehan. Pasar beserta identitas nasionalnya adalah National Registration Identity Card (NRIC) dan Singpass di Singapura, MyKad di Malaysia, serta kartu identitas elektronik (KTP-el) di Indonesia. Selain itu ada PhilID di Filipina, kartu identitas pintar (smart ID card) di Thailand, dan kartu identitas ber-cip di Vietnam.

Arti verifikasi ID nasional dalam praktik

Perusahaan dapat memeriksa kartu identitas nasional melalui empat jenis saluran. Yang pertama adalah kartu itu sendiri, subjek dari verifikasi dokumen: data cetak, fitur keamanan, dan format nomor. Yang kedua adalah cip, yang dibaca dengan pembaca kartu pintar, dan yang ketiga adalah basis data pemerintah atau layanan autentikasi. Yang keempat adalah verifikasi identitas digital, ketika identitas digital pemerintah membagikan data atas persetujuan pemegangnya.

Pembacaan cip menunjukkan bahwa data kartu berasal dari penerbit dan belum diubah, sedangkan kueri basis data menunjukkan bahwa identitas itu ada dan cocok dengan catatan. Menurut pemahaman kami: keduanya tidak membuktikan bahwa orang yang menunjukkan kartu adalah pemegangnya, yang memerlukan verifikasi wajah atau pencocokan sidik jari, keduanya terhadap cip atau catatan pemerintah, atau login ID digital milik pemegang sendiri.

Enam pasar sekilas

PasarKartu identitas nasionalYang dapat diperiksa perusahaan
SingapuraNRIC / Foreign Identification Number (FIN); SingpassData Myinfo, dengan persetujuan
MalaysiaMyKadPencocokan biometrik dengan ID yang diterbitkan pemerintah
IndonesiaKTP-el / NIKData Dukcapil, berdasarkan perjanjian
FilipinaPhilID / PhilSysPemeriksaan QR; autentikasi NIDAS
ThailandKartu identitas pintarPembacaan cip melalui sistem pemerintah
VietnamThẻ căn cước (kartu identitas ber-cip); kartu CCCD lama masih berlakuBiometrik cip atau VNeID

Yang dikembalikan oleh setiap saluran:

PasarSaluranYang dikembalikan
SingapuraMyinfoItem data pemerintah yang disetujui pengguna untuk dibagikan
MalaysiaMyDigital IDTidak diuraikan dalam teks yang dibaca
IndonesiaDukcapilData berdasarkan NIK atau biometrik; perusahaan dengan mayoritas kepemilikan asing: sesuai atau tidak sesuai
FilipinaNational ID Authentication Services (NIDAS), Tingkat 1 atau 2“Verified” atau “Not Verified” beserta nama; atau data beserta foto
FilipinaNational ID Check (QR)Pemeriksaan tanda tangan digital pada kode QR
ThailandSistem Department of Provincial Administration (DOPA)Status kartu (isi tidak dirinci)
VietnamCip; VNeIDCip: wajah, sidik jari, iris; VNeID: data yang dibagikan pemegang

Singapura: verifikasi NRIC, Singpass, dan Myinfo

Notice 626 dari Monetary Authority of Singapore (MAS; otoritas moneter Singapura), yang terakhir direvisi pada 30 Juni 2025, mengikat bank di Singapura. Bank “wajib mengidentifikasi setiap nasabah” (terjemahan), yang mencakup pencatatan nomor identifikasi unik seperti nomor kartu identitas. Bank “wajib memverifikasi identitas nasabah menggunakan data, dokumen, atau informasi sumber yang tepercaya dan independen” (terjemahan).

Pada halaman ID digital dan e-KYC, MAS menyatakan bahwa pihaknya “menganggap Myinfo dan Myinfo business sebagai sumber yang tepercaya dan independen” (terjemahan) untuk memverifikasi data nasabah. Jika Myinfo digunakan, MAS menyatakan tidak akan mewajibkan lembaga keuangan memperoleh dokumen identifikasi tambahan, dan untuk onboarding tanpa tatap muka MAS tidak akan mengharapkan foto terpisah. GovTech menyatakan pada September 2026 bahwa Singpass memiliki 5 juta pengguna, lebih dari 4,2 juta di antaranya di aplikasi.

Pedoman advisory tentang nomor NRIC dari Personal Data Protection Commission (PDPC; komisi pelindungan data pribadi Singapura), yang diterbitkan pada 31 Agustus 2018, menyatakan bahwa organisasi “umumnya tidak diperbolehkan” (terjemahan) mengumpulkan nomor NRIC atau salinannya. Organisasi dapat melakukannya jika undang-undang mewajibkan, atau jika identitas harus diverifikasi “dengan tingkat ketepatan yang tinggi” (terjemahan), dan transaksi keuangan termasuk di antara contoh PDPC.

Dalam siaran pers tanggal 2 Februari 2026, PDPC meminta organisasi swasta berhenti menggunakan nomor NRIC, baik lengkap maupun sebagian, untuk autentikasi paling lambat 31 Desember 2026. Mulai 1 Januari 2027 PDPC akan meningkatkan penindakan, termasuk arahan atau denda finansial, terhadap organisasi yang menggunakan nomor itu untuk mengautentikasi akses ke data pribadi. Penggunaan semacam itu dapat dinyatakan melanggar Personal Data Protection Act (PDPA) karena tidak membuat pengaturan keamanan yang wajar. Menurut kami, pedoman 2018 masih mengatur pengumpulan nomor NRIC, dan kewajiban bank berdasarkan Notice 626 termasuk dalam alternatif “diwajibkan oleh undang-undang” (terjemahan) pada pedoman itu. Batas waktu 2026 menyangkut autentikasi, yang oleh PDPC didefinisikan sebagai pembuktian siapa seseorang sebelum memberikan akses.

Malaysia: verifikasi MyKad menurut kebijakan e-KYC BNM

Dokumen kebijakan e-KYC dari Bank Negara Malaysia (BNM; bank sentral Malaysia), yang diterbitkan dan berlaku pada 15 April 2024, berlaku bagi bank berizin dan lembaga keuangan lain yang dicantumkannya. Standar S 8.9 menyatakan bahwa lembaga “wajib” (terjemahan) yakin akan identitas nasabah “melalui dokumentasi, data elektronik, atau langkah lain yang tepercaya dan independen” (terjemahan). Berdasarkan panduan G 8.10, lembaga “dapat” (terjemahan) menggunakan verifikasi dokumen, pencocokan biometrik terhadap “ID yang diterbitkan pemerintah” (terjemahan), dan deteksi liveness.

MyKad, kartu identitas nasional Malaysia, muncul dalam Lampiran 3, yang menyebutnya di antara dokumen identitas yang dicakup penilaian eksternal solusi e-KYC. BNM merekomendasikan agar pengujian mencakup tanda resmi seperti logo MyKad dan “konsistensi MyKad yang disajikan dengan konvensi penomoran dan format yang ada” (terjemahan), dan, untuk paspor, pemeriksaan digit pemeriksa pada zona terbaca mesin (MRZ). Untuk rekening giro, tabungan, dan investasi tertentu yang dibuka melalui e-KYC, Lampiran 4 menyatakan bahwa lembaga “wajib sekurang-kurangnya” (terjemahan) memverifikasi nasabah secara biometrik terhadap ID yang diterbitkan pemerintah, memastikan ID itu asli, dan menerapkan deteksi liveness. Lembaga juga wajib menunjukkan bahwa nasabah memiliki rekening di bank lain, atau, jika nasabah tidak memilikinya, menerapkan pengaman lain sebagai gantinya.

Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening bank lain, Lampiran 4 melarang transfer ke rekening atas nama yang sama. Lembaga dapat mengesampingkan larangan itu jika sistemnya menjaga rekening tersebut “dibedakan dengan jelas dari rekening lain” (terjemahan) setiap saat, atau jika lembaga menggunakan “Identitas Digital Nasional yang tepercaya” (terjemahan) yang diterbitkan otoritas Malaysia. FAQ e-KYC BNM (April 2024) menyebut MyDigital ID “National Digital ID” (ID digital nasional). FAQ itu menyatakan bahwa lembaga “dapat mempertimbangkan” (terjemahan) National Digital ID yang tepercaya dan aman “sebagai tambahan atas proses yang ada” (terjemahan), dengan tunduk pada penilaian risikonya sendiri, sambil menunggu peninjauan aturan. Tidak ada teks yang dibaca untuk artikel ini yang menguraikan akses oleh pihak swasta ke basis data National Registration Department (JPN) atau cip MyKad.

Indonesia: verifikasi KTP-el dan NIK melalui Dukcapil

Kartu identitas elektronik Indonesia, KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), memuat cip dan nomor identifikasi kependudukan pemegangnya, yaitu NIK (Nomor Induk Kependudukan). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan tanggal 13 Desember 2019 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 (Permendagri 17/2023) tanggal 30 Oktober 2023. Berdasarkan peraturan itu, badan hukum Indonesia mengajukan permohonan akses kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Akses dilakukan melalui “Card Reader”, “Web Service”, atau “Web Portal”, dengan pencocokan berdasarkan NIK, nomor kartu keluarga, biometrik, atau kombinasinya. Pembaca kartu KTP-el membaca data cip melalui pencocokan sidik jari 1:1 (Pasal 1 angka 19). Badan hukum dengan kepemilikan mayoritas asing hanya menerima “konfirmasi sesuai atau tidak sesuai”, dan pengguna “dilarang” memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga.

Bagi perusahaan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK 8/2023 (14 Juni 2023) menyatakan bahwa verifikasi sepenuhnya jarak jauh wajib menggunakan data kependudukan dan paling sedikit dua faktor. Keduanya adalah sesuatu yang menjadi ciri khas nasabah dan sesuatu yang dimiliki nasabah, seperti KTP dengan kata sandi sekali pakai. KTP atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), identitas berbasis aplikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 (13 April 2022), berfungsi sebagai dokumen identitas. Bagi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank, PBI 10/2024 (berlaku sejak 31 Desember 2024) menjadikan verifikasi terhadap dokumen identitas yang diterbitkan pemerintah, data kependudukan, dan/atau data biometrik “wajib” sebelum hubungan usaha dimulai. Judul lengkap POJK 8/2023 adalah “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan”, dan judul lengkap PBI 10/2024 adalah “Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia”.

Filipina: verifikasi PhilID dan PhilSys

Republic Act No. 11055, yang disahkan pada 6 Agustus 2018, menjadikan PhilID, kartu identitas nasional, atau PhilSys Number (PSN) “bukti yang memadai” (terjemahan) atas identitas “dengan syarat diautentikasi secara semestinya” (terjemahan). Entitas swasta “diwajibkan menerima” (terjemahan) bukti itu. Aturan pelaksanaannya mengatur autentikasi daring dengan PSN ditambah data biometrik dan/atau data demografis, dan sistem itu “dapat mengembalikan respons Ya/Tidak atau data demografis termasuk foto” (terjemahan). BSP Memorandum M-2025-012 (April 2025) mewajibkan lembaga yang diawasi Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP; bank sentral Filipina), yakni BSI (BSP-supervised institutions), menerima setiap format National ID (dokumen identitas nasional Filipina) dan memeriksanya dengan National ID Check (alat pemeriksaan National ID) milik Philippine Statistics Authority (PSA). Koneksi ke NIDAS “diarahkan” (enjoined) (terjemahan).

BSP memublikasikan rancangan memorandum tentang integrasi NIDAS dengan batas waktu tanggapan 12 Agustus 2026, dan memorandum itu belum diterbitkan pada saat pemeriksaan. Jika diterbitkan sebagaimana dirancang, setiap lembaga yang diawasi BSP yang menjalankan uji tuntas nasabah akan wajib berintegrasi: bank universal dan bank komersial yang melayani nasabah ritel (retail universal and commercial banks), bank digital, penerbit uang elektronik, dan penyedia jasa aset virtual dalam tiga bulan sejak penerbitan memorandum final, dan lembaga lainnya dalam enam bulan sejak penerbitan itu. Vendor perangkat lunak tidak dapat mendaftar sendiri sebagai pihak pengandal (relying party), dan setiap pemeriksaan memerlukan persetujuan eksplisit dari orang yang bersangkutan. Jika autentikasi gagal bukan karena kesalahan pemegangnya, undang-undang membebankan kewajiban kepada PSA untuk memastikan pemegangnya tidak dirugikan.

Siaran pers PSA tanggal 12 November 2026 melaporkan 94.438.067 registrasi National ID dan, per 31 Agustus, 44 juta autentikasi sektor keuangan. Panduan kami tentang ePhilID dan PhilSys memuat rinciannya.

Thailand: verifikasi kartu identitas Thailand menurut risiko produk

Aturan yang mengikat di Thailand adalah notifikasi tentang identifikasi dan verifikasi nasabah dari Anti-Money Laundering Office (AMLO; kantor anti pencucian uang Thailand), yang diterbitkan dalam Government Gazette (lembaran resmi pemerintah Thailand) pada 28 Januari 2021. Notifikasi itu ditujukan kepada lembaga keuangan dan bisnis Section 16, dan mengaitkan metode dengan risiko produk. Untuk produk berisiko rendah, ketika kartu identitas nasional menjadi bukti, salah satu dari empat prosedur, atau prosedur yang sama andalnya, “wajib dilakukan” (terjemahan):

  1. “Memverifikasi informasi tersebut menggunakan pembaca kartu identitas pintar yang terhubung dengan sistem verifikasi elektronik lembaga pemerintah.” (terjemahan)
  2. “Memverifikasi informasi tersebut menggunakan pembaca kartu identitas pintar dan membandingkannya dengan informasi yang tertera pada kartu identitas nasabah tersebut.” (terjemahan)
  3. “Memverifikasi informasi tersebut terhadap basis data lembaga pemerintah lain.” (terjemahan)
  4. “Memeriksa dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut oleh petugas bahwa nasabah tersebut adalah pemilik informasi tersebut.” (terjemahan)

Untuk produk berisiko tinggi, informasi kartu “wajib diperiksa” (terjemahan) melalui sistem elektronik pemerintah atau prosedur yang sama andalnya. Untuk nasabah berisiko tinggi tanpa tatap muka, foto nasabah juga wajib dibandingkan dengan “data biometrik yang diambil dari kartu identitas pintar” (terjemahan). Pemeriksaan wajib menggunakan teknologi yang memenuhi standar internasional atau standar yang dapat diterima, atau metode lain dengan keandalan setara. Untuk produk yang tidak masuk salah satu dari kedua tingkat itu, notifikasi juga mengizinkan pemeriksaan “status kartu identitas melalui sistem pemeriksaan elektronik lembaga pemerintah” (terjemahan).

Aturan terpisah dari Bank of Thailand, yang diumumkan pada Maret 2023, mewajibkan pemindaian wajah untuk transfer digital di atas 50.000 baht per transaksi.

ThaID dan NDID: verifikasi identitas digital di Thailand

Aplikasi ThaID dari DOPA menyediakan pembuktian identitas dan verifikasi wajah, yang dapat digunakan orang untuk masuk ke layanan sektor publik dan swasta yang memerlukan konfirmasi identitas. Daftar layanan DOPA yang menerima login ThaID, bertanggal 6 Oktober 2025, memuat 52 entri, sebagian besar lembaga pemerintah ditambah Thai Red Cross Society dan Thailand Post; daftar itu tidak mencantumkan bank maupun operator telekomunikasi. NDID, perusahaan yang didirikan di bawah inisiatif ID digital Thailand, menyatakan bahwa platformnya melayani pembukaan rekening bank daring.

Vietnam: verifikasi CCCD dan kartu identitas ber-cip

Law on Identification (undang-undang identifikasi Vietnam; Law 26/2023/QH15), yang berlaku sejak 1 Juli 2024, memperkenalkan “thẻ căn cước”, kartu identitas ber-cip. Kartu identitas warga negara yang lama (“căn cước công dân”, atau CCCD) yang diterbitkan sebelum tanggal itu tetap berlaku sampai tanggal kedaluwarsa yang tercetak padanya. Kementerian Keamanan Publik melaporkan lebih dari 87,9 juta kartu identitas ber-cip telah diterbitkan dan lebih dari 60 juta akun VNeID telah diaktifkan dalam tinjauannya atas semester pertama 2026.

Berdasarkan Pasal 20, lembaga, organisasi, dan individu dapat menggunakan kartu atau nomor identifikasi pribadi untuk memeriksa informasi pemegangnya dalam basis data kependudukan nasional dan basis data lain, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketika lembaga, organisasi, atau individu yang berwenang meminta pemegang menunjukkan kartu, pihak itu tidak boleh menuntut dokumen atau informasi yang sudah tercetak atau terintegrasi pada kartu. Identitas elektronik berada dalam akun VNeID pemegang, dan organisasi tanpa koneksi langsung menerima apa yang dibagikan pemegang melalui aplikasi. Law 118/2025/QH15, yang berlaku sejak 1 Juli 2026, memperluas aturan itu ke identitas elektronik. Undang-undang itu juga melarang mensyaratkan dokumen yang sudah ada dalam identitas elektronik atau aplikasi VNeID untuk menyelesaikan prosedur administratif, dan tidak mengubah pasal-pasal yang dikutip di sini.

Bagi bank, Pasal 16 Circular 17/2024/TT-NHNN dari State Bank of Vietnam (SBV; bank sentral Vietnam), yang diterbitkan 28 Juni 2024 dan berlaku 1 Juli 2024, menjadikan pencocokan biometrik langkah minimum dalam setiap pembukaan rekening pembayaran elektronik. Bank “phải” (wajib) mencocokkan biometrik pemegang rekening, atau perwakilan hukum organisasi, dengan data cip kartu identitas yang diterbitkan polisi yang diverifikasi asli, atau melalui akun VNeID orang tersebut. Circular 25/2025 (31 Agustus 2025) mengubah klausul pencatatan dan pengecualian pasal itu, dan tidak mengubah langkah biometrik. Aturan SBV terpisah, Circular 50/2024, mewajibkan pencocokan biometrik, bersama faktor lain, untuk setiap transfer oleh nasabah perorangan di atas VND 10 juta per transaksi, atau ketika akumulasi transfer yang lebih kecil dalam satu hari melewati VND 20 juta.

Membangun satu alur onboarding di enam pasar

Langkah di bawah ini berlaku untuk setiap alur verifikasi identitas yang mencakup lebih dari satu pasar ini. Rute akses menurut pasar:

PasarRute aksesSyarat
SingapuraProses bergabung sebagai mitra MyinfoEntitas terdaftar di Singapura; izin, jika merupakan entitas yang diatur; FAPI 2.0 paling lambat 31 Desember 2026
MalaysiaTidak diuraikanSitus web JPN tidak mencantumkan layanan verifikasi identitas untuk perusahaan swasta
IndonesiaPermohonan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dengan DukcapilSertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI); perusahaan dengan mayoritas kepemilikan asing: sesuai atau tidak sesuai
FilipinaProses bergabung ke NIDAS sebagai pihak pengandal melalui eVerifyGratis untuk saat ini; kunci uji 30 hari; kontrak 1 atau 3 tahun
ThailandPembaca kartu pintar yang terhubung ke sistem pemerintahKetentuan untuk perusahaan swasta tidak dinyatakan
VietnamPembacaan cip, atau data VNeID yang dibagikan pemegangKoneksi langsung: lembaga negara, organisasi politik dan sosial-politik, penyedia layanan publik
Daftar periksa
Sebutkan instrumen dan pihak yang dituju per pasar

Bank di Singapura bekerja di bawah MAS Notice 626, lembaga Malaysia di bawah dokumen kebijakan e-KYC BNM, dan perusahaan Thailand di bawah notifikasi AMLO 2021. Perusahaan Indonesia mengikuti POJK 8/2023 (yang diawasi OJK) atau PBI 10/2024 (pihak nonbank berizin BI), lembaga Filipina mengikuti BSP M-2025-012, dan bank Vietnam mengikuti Circular 17/2024.

Petakan saluran dan yang dikembalikannya

Untuk setiap pasar, catat saluran, dasar hukumnya, jenis respons dari tabel saluran, dan apakah pemeriksaan pemegang diwajibkan.

Tambahkan pemeriksaan pemegang jika teks mensyaratkannya

Vietnam mewajibkan pencocokan biometrik untuk setiap pembukaan rekening pembayaran elektronik, Malaysia untuk rekening Lampiran 4, Thailand untuk produk berisiko tinggi tanpa tatap muka, dan Indonesia untuk verifikasi sepenuhnya jarak jauh. Teks Singapura dan Filipina tidak menetapkan persyaratan umum.

Atur akses per pasar

Gunakan tabel akses di atas dan pastikan syaratnya.

Kumpulkan hanya yang diizinkan setiap pasar

Di Singapura, mintalah hanya data Myinfo yang dibutuhkan layanan dan hentikan autentikasi NRIC paling lambat 31 Desember 2026. Di Malaysia, jaga agar data e-KYC tetap mutakhir dan relevan; di Indonesia, simpan data yang diperoleh melalui “Web Service” hanya dengan persetujuan orang yang bersangkutan dan jangan pernah meneruskannya. Di Filipina, dapatkan persetujuan eksplisit untuk setiap pemeriksaan NIDAS dan simpan hanya yang diizinkan kontrak. Di Vietnam, pihak berwenang yang meminta untuk melihat kartu tidak boleh menuntut dokumen yang sudah ada pada kartu.

Catat metode yang digunakan per nasabah

Kami menyarankan agar saluran, hasil, dan instrumen yang diandalkan dicatat.

Dua hal masih terbuka dari sisi regulator. BSP belum menerbitkan memorandum NIDAS-nya, dan BNM menyerahkan kepada setiap lembaga, sambil menunggu peninjauannya, apakah National Digital ID seperti MyDigital ID cukup kuat.

Artikel ini adalah informasi umum tentang aturan verifikasi ID nasional di Asia Tenggara, diperiksa terhadap sumber resmi per 16 November 2026. Artikel ini bukan nasihat hukum. Kutipan teks berbahasa Indonesia dan kata-kata Vietnam dimuat dalam bahasa aslinya. Kutipan lainnya adalah terjemahan kami: teks berbahasa Inggris dari bahasa Inggris, dan teks AMLO dari terjemahan tidak resmi AMLO dalam bahasa Inggris. Uraian tentang teks Vietnam dan teks DOPA Thailand juga terjemahan kami. Aturan berbeda menurut jenis lisensi dan sering berubah, jadi pastikan teks terbaru kepada regulator terkait atau penasihat hukum.

Kesimpulan

Verifikasi ID nasional di Asia Tenggara berjalan melalui enam rute hukum, masing-masing dengan pihak yang dituju dan modalitasnya sendiri. Di Singapura, MAS memperlakukan Myinfo sebagai sumber yang tepercaya untuk verifikasi yang wajib dilakukan bank, dan PDPC menghendaki autentikasi berbasis NRIC dihentikan paling lambat 31 Desember 2026. BNM Malaysia menetapkan pencocokan biometrik terhadap ID pemerintah sebagai minimum untuk rekening e-KYC tertentu. Indonesia memberikan akses Dukcapil berdasarkan perjanjian, dan Filipina mewajibkan penerimaan dan pemeriksaan PhilID. Thailand mengaitkan pemeriksaan kartu dengan risiko produk, dan Vietnam mewajibkan bank mencocokkan biometrik dengan cip atau VNeID untuk setiap rekening yang dibuka secara daring.

Jika dibaca bersama, teks-teks itu mengisyaratkan bahwa alur multipasar perlu dibangun pasar demi pasar, karena saluran, rute akses, dan apakah setiap langkah wajib atau dapat dilakukan semuanya berbeda.

FAQ

Penanya
Apa itu verifikasi ID nasional?
Verifikasi ID nasional berarti memastikan bahwa kartu identitas nasional itu asli dan milik orang yang menunjukkannya, melalui kartu, cipnya, basis data pemerintah, atau ID digital pemerintah. GovTech menyatakan bahwa Singpass saja menangani lebih dari 41 juta transaksi setiap bulan.
Pakar NeuroVision
Penanya
Dapatkah perusahaan swasta memeriksa ID terhadap basis data pemerintah?
Di sebagian pasar, dengan syarat. Di Indonesia, badan hukum mengajukan permohonan ke Dukcapil dan menandatangani perjanjian, dan badan hukum dengan kepemilikan mayoritas asing hanya mendapat jawaban sesuai atau tidak sesuai. Di Filipina, pihak pengandal yang disetujui mengautentikasi melalui NIDAS dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Di Thailand, aturan AMLO merujuk pada pembaca kartu yang terhubung ke sistem verifikasi pemerintah. Di Vietnam, undang-undang memungkinkan organisasi menggunakan kartu atau nomor ID untuk memeriksa basis data nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pakar NeuroVision
Penanya
Dapatkah bisnis di Singapura mengumpulkan nomor NRIC?
Umumnya hanya jika undang-undang mewajibkan, atau jika identitas harus diverifikasi dengan tingkat ketepatan yang tinggi, seperti dalam transaksi keuangan, menurut pedoman advisory PDPC 2018. Menggunakan nomor NRIC untuk mengautentikasi orang adalah hal yang terpisah: organisasi swasta wajib menghentikannya secara bertahap paling lambat 31 Desember 2026, dan PDPC akan meningkatkan penindakan mulai 1 Januari 2027.
Pakar NeuroVision
Penanya
Apakah pemeriksaan QR atau cip membuktikan bahwa orang itu pemegang kartu?
Tidak. Pemeriksaan itu menunjukkan bahwa data kartu asli dan tidak dimanipulasi. Beberapa teks yang dikutip di sini memasangkannya dengan verifikasi wajah atau pencocokan sidik jari, keduanya terhadap cip atau catatan pemerintah. Login ID digital milik pemegang sendiri adalah cara lain untuk mengaitkan kartu dengan orangnya.
Pakar NeuroVision
Penanya
Apakah MyDigital ID digunakan untuk onboarding bank di Malaysia?
FAQ e-KYC BNM (April 2024) menyatakan bahwa lembaga dapat mempertimbangkan National Digital ID yang tepercaya dan aman seperti MyDigital ID sebagai tambahan atas proses e-KYC yang ada. Hal ini tunduk pada penilaian risiko lembaga itu sendiri, sambil menunggu peninjauan aturan. Situs MyDigital ID sendiri menggambarkannya sebagai identitas digital pemerintah yang diperiksa terhadap basis data pemerintah.
Pakar NeuroVision
Penanya
Apakah kartu CCCD lama masih berlaku di Vietnam?
Ya. Kartu identitas warga negara yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2024 tetap berlaku sampai tanggal kedaluwarsa yang tercetak padanya, berdasarkan Law on Identification 2023.
Pakar NeuroVision