APU PPT: kewajiban antipencucian uang bagi fintech Indonesia

Kewajiban APU PPT bagi fintech Indonesia: aturan OJK, Bank Indonesia, dan PPATK, tenggat laporan, daftar sanksi, Travel Rule, dan sanksi bagi pelanggar.
APU PPT adalah istilah Indonesia untuk AML/CFT, yaitu antipencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). Aturan yang berlaku kini menambahkan unsur ketiga, PPPSPM, yaitu pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Bagi sebuah fintech, kewajibannya bergantung pada izin yang dimilikinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi penyelenggara P2P lending, penyelenggara urun dana, dan pedagang kripto, sedangkan Bank Indonesia (BI) mengawasi perusahaan pembayaran dan uang elektronik yang diberinya izin. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), unit intelijen keuangan Indonesia, menerima laporan.
Apa arti APU PPT bagi fintech
“Fintech” bukan satu kategori hukum di Indonesia. POJK 8/2023, peraturan inti APU PPT OJK yang berlaku sejak 14 Juni 2023, berlaku bagi penyedia jasa keuangan (PJK). Pasal 2 ayat (1) mencantumkan, antara lain, penyelenggara urun dana efek (securities crowdfunding), penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (P2P lending, atau LPBBTI), serta penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), baik konvensional maupun syariah.
Panduan ini mengutip kata kerja dalam teks aslinya: “wajib” dan “harus” menyatakan kewajiban, “dapat” menyatakan kebolehan, dan “dilarang” atau “tidak diperbolehkan” menyatakan larangan. Sebagian besar hitungan hari memakai “hari kerja”.
Aturan mana yang berlaku bagi jenis fintech yang mana
Setiap jenis perusahaan memiliki aturan dan pengawas sendiri; laporan kepada PPATK mengikuti satu undang-undang untuk semuanya:
| Jenis perusahaan | Aturan utama antipencucian uang | Pengawas |
|---|---|---|
| P2P lending (LPBBTI) | POJK 8/2023; POJK 40/2024 Pasal 180 | OJK |
| Urun dana efek, penyelenggara ITSK | POJK 8/2023 | OJK |
| Pedagang kripto (aset keuangan digital) | POJK 8/2023; SEOJK 16/2025 | OJK |
| Perusahaan pembayaran dan uang elektronik nonbank | PBI 10/2024; PADG 15/2025 | Bank Indonesia |
| Semua di atas: laporan | UU 8/2010; Peraturan PPATK 1/2021 | PPATK menerima laporan |
Kami tidak menemukan perubahan atas POJK 8/2023 pada saat pemeriksaan. Bagi penyelenggara P2P lending, aturan yang berlaku saat ini adalah POJK 40/2024, yang Pasal 180-nya mengarahkan penyelenggara ke peraturan APU PPT dengan kata kerja biasa “menerapkan”; “wajib” yang mengikat berasal dari POJK 8/2023. Pedoman antipencucian uang OJK tahun 2021 bagi penyelenggara P2P lending (SEOJK 6/SEOJK.05/2021), yang diterbitkan berdasarkan aturan tahun 2017, masih berlaku hanya sepanjang tidak bertentangan dengan POJK 8/2023 (Pasal 88).
Dari sisi pelaporan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU 8/2010) menyebut, antara lain, penyelenggara uang elektronik dan dompet elektronik (e-wallet), penyelenggara pembayaran kartu, dan usaha pengiriman uang sebagai pihak pelapor. Peraturan Pemerintah (PP) 61/2021, yang berlaku sejak 14 April 2021, menambahkan penyelenggara P2P lending, urun dana saham (equity crowdfunding), dan penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.
Perubahan pada 2024 dan 2025
Enam perubahan, menurut tanggal:
- 27 Desember 2024: POJK 40/2024 menggantikan POJK 10/2022 bagi penyelenggara P2P lending;
- 31 Desember 2024: PBI 10/2024 menggantikan aturan BI tahun 2017;
- 30 Juni 2025: PADG 15/2025 menetapkan tenggat pelaporan BI;
- 3 Juli 2025: SEOJK 16/2025 menetapkan program APU PPT bagi pedagang kripto, termasuk Travel Rule;
- 31 Juli 2025: SEOJK 19/2025, surat edaran OJK untuk P2P lending, mewajibkan konfirmasi Pemberi Dana dan Penerima Dana melalui saluran verifikasi dalam POJK 8/2023;
- 10 November 2025: POJK 23/2025 mengubah POJK 27/2024 dengan menambahkan derivatif kripto ke aturan perdagangan OJK; antipencucian uang tetap menjadi kewajiban pedagang, dengan prosedur yang tetap diatur dalam POJK 8/2023 dan SEOJK 16/2025.
POJK 8/2023: lima pilar program APU PPT
Kewajiban inti ada dalam Pasal 3 POJK 8/2023: “PJK wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif”. Perusahaan wajib menjalankan program itu secara efektif, sesuai dengan risikonya serta dengan kegiatan, ukuran, kompleksitas, dan karakter perusahaan, dengan lima pilar:
- “pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris”;
- “kebijakan dan prosedur”;
- “pengendalian intern”;
- “sistem informasi manajemen”;
- “sumber daya manusia dan pelatihan”.
Berdasarkan Pasal 4, perusahaan wajib menilai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi menurut nasabah, geografi, produk, layanan, transaksi, dan jaringan distribusi (delivery channel). Perusahaan memperbarui penilaian itu setahun sekali dan mendasarkannya pada penilaian risiko nasional dan sektoral Indonesia.
Pasal 10 mewajibkan adanya petugas kepatuhan tingkat manajemen, ditambah unit khusus dan/atau pejabat penanggung jawab di kantor pusat dan cabang. Pada penyelenggara P2P lending, fungsi itu berada di bawah direktur yang membawahi kepatuhan, dan pada penyelenggara urun dana dan ITSK di bawah seorang direktur (Pasal 11).
Uji tuntas nasabah (CDD), uji tuntas lanjutan (EDD), dan pemantauan
Identifikasi dan verifikasi dilakukan sebelum hubungan usaha dimulai (Pasal 21); pemeriksaan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dibahas dalam panduan kami tentang e-KYC di Indonesia. Nasabah yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dalam Pasal 35, yang mencakup PEP (politically exposed person), memerlukan EDD. Bagi PEP, Pasal 37 menambahkan persetujuan pejabat senior, EDD berkala, dan pemantauan yang lebih ketat.
Perusahaan wajib memantau transaksi terhadap profil nasabah, termasuk sumber dana (Pasal 51 ayat (1)), dan menganalisis semua transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau pola yang lazim dari nasabah (Pasal 52 ayat (1)). Perusahaan “dapat” meminta informasi kepada nasabah, dengan memperhatikan aturan anti-tipping-off. Jika penjelasan nasabah tidak meyakinkan, perusahaan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK (Pasal 52 ayat (4)).
Dokumen nasabah disimpan “paling singkat 5 (lima) tahun” setelah hubungan usaha atau transaksi berakhir. Dokumen itu diserahkan dalam 3 hari kerja sejak ada permintaan dari OJK atau otoritas berwenang lain (Pasal 63).
Daftar sanksi: DTTOT dan DPPSPM
Perusahaan yang diawasi OJK wajib menjaga dua daftar tetap mutakhir dari sistem yang disediakan OJK (POJK 8/2023 Pasal 53 ayat (1)); surat edaran OJK menyebutnya SIGAP. DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) adalah daftar nasional Indonesia untuk terorisme, dan DPPSPM (Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) adalah daftar untuk pendanaan proliferasi. “PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana” kepada, atau untuk kepentingan, orang atau perusahaan yang tercantum dalam daftar. Jika ada kecocokan, perusahaan melakukan pemblokiran “secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya”, dan melaporkannya kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dalam 3 hari kerja sejak menerima daftar, perusahaan menyampaikan laporan pemblokiran atau laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk DTTOT atau PPATK untuk DPPSPM, dengan tembusan kepada OJK (Pasal 74 dan 77).
Pelaporan kepada PPATK: LTKM, LTKT, dan goAML
Jenis laporan dan tenggat
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU 8/2010, penyedia jasa keuangan “wajib” melaporkan tiga jenis transaksi kepada PPATK:
- transaksi keuangan mencurigakan, yang disampaikan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- transaksi tunai paling sedikit Rp500 juta, atau setara dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi dalam satu hari kerja, yang disampaikan sebagai LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai);
- transfer dana masuk dan keluar Indonesia, yang laporannya sering disebut LTKL.
Berdasarkan Pasal 25, LTKM disampaikan “sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja” setelah penyedia mengetahui unsur yang mencurigakan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan PPATK 1/2021, perusahaan sudah mengetahui apabila direktur kepatuhannya atau pejabat yang diberi wewenang telah menetapkan transaksi itu mencurigakan, PPATK telah meminta laporan, atau berita acara exit meeting audit telah ditandatangani. Pasal 76 ayat (2) POJK 8/2023 memperluas LTKM ke percobaan transaksi yang diduga berkaitan dengan pendanaan terorisme atau pendanaan proliferasi.
Tenggat yang dipicu peristiwa, beserta pemicunya:
| Laporan | Tenggat dan pemicu | Sumber |
|---|---|---|
| Transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) | Dalam 3 hari kerja setelah perusahaan mengetahui kecurigaan itu | UU 8/2010 Pasal 25 ayat (1) |
| Tunai paling sedikit Rp500 juta (LTKT) | Dalam 14 hari kerja sejak transaksi | UU 8/2010 Pasal 25 ayat (2) |
| Transfer masuk dan keluar Indonesia | Dalam 14 hari kerja sejak transaksi | UU 8/2010 Pasal 25 ayat (3) |
| Perusahaan yang diawasi OJK: laporan pemblokiran atau laporan nihil | Dalam 3 hari kerja sejak menerima daftar | POJK 8/2023 Pasal 77 |
| Perusahaan yang diawasi BI: tembusan laporan pemblokiran | Dalam 3 hari kerja sejak pemblokiran atau penolakan transaksi | PADG 15/2025 Pasal 31 ayat (5) huruf d |
| Perusahaan yang diawasi BI: tembusan laporan nihil | Dalam 3 hari kerja sejak menerima daftar | PADG 15/2025 Pasal 31 ayat (5) huruf e |
Tiga hitungan 3 hari kerja yang berbeda: setelah perusahaan mengetahui (LTKM), sejak penerimaan daftar (OJK), sejak pemblokiran atau penolakan (BI).
goAML dan SIPESAT
Pelaporan dilakukan melalui goAML, aplikasi pelaporan PPATK. Berdasarkan Peraturan PPATK 1/2021, perusahaan “wajib” mendaftar (Pasal 13), dan direktur kepatuhan atau pejabat yang diberi wewenang menunjuk administrator dan petugas pelaporan (Pasal 19). Batas waktu koreksi adalah 3 hari kerja setelah perusahaan menemukan kesalahan atau menerima pemberitahuan PPATK (Pasal 45–46). Surat Edaran PPATK 6/2025, yang berlaku sejak 21 Mei 2025, mengalihkan login SIPESAT ke kredensial goAML; penyampaian data nasabah baru setiap kuartal berdasarkan surat edaran itu berjalan sejak 1 Juli 2025, dengan batas waktu tanggal 15 bulan setelah setiap kuartal.
Tipping-off dan penundaan transaksi
Berdasarkan UU 8/2010, direksi, komisaris, pengurus, dan pegawai “dilarang” memberi tahu nasabah atau pihak lain tentang LTKM yang sedang disiapkan atau disampaikan (Pasal 12 ayat (1)). Penyedia “dapat” menunda transaksi paling lama 5 hari kerja dalam hal-hal yang tercantum dalam undang-undang (Pasal 26).
Pedagang kripto: SEOJK 16/2025 dan Travel Rule
SEOJK 16/SEOJK.07/2025, surat edaran OJK yang ditujukan kepada direksi pedagang aset keuangan digital, mulai berlaku pada 3 Juli 2025. Pembukaannya menyatakan bahwa surat edaran ini melaksanakan POJK 8/2023. Menurut pembacaan kami, melalui surat edaran ini, pedagang kripto kini berada di dalam rezim APU PPT OJK.
“Pedagang wajib menerapkan prinsip Travel Rule”. Untuk transfer senilai paling sedikit setara USD 1.000 dalam rupiah, pedagang memperoleh nama, alamat dompet, dan alamat pengirim. Pedagang menambahkan kartu tanda penduduk (KTP), yang “wajib” bagi warga negara Indonesia, dan, bagi warga negara asing, paspor atau dokumen setara “jika dimungkinkan untuk diperoleh”. Pedagang juga memperoleh nama, alamat dompet, dan alamat penerima. Di bawah jumlah itu, pedagang tetap mengumpulkan nama dan alamat dompet pengirim dan penerima.
Pedagang wajib menjalankan pemantauan transaksi berbasis RegTech, seperti analitik blockchain, yang dapat menandai layanan pencampur (mixer), dompet privasi, dan alat serupa (SEOJK 16/2025 bagian II angka 15 huruf a dan b). Pedagang yang menolak calon nasabah atau transaksi, atau mengakhiri hubungan usaha, “berkewajiban” melaporkannya kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Mengenai daftar itu, “Pedagang tidak diperbolehkan menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana”, dan “dana” secara tegas mencakup aset keuangan digital. Surat edaran itu juga mewajibkan pedagang memblokir kecocokan dengan segera dan melaporkannya kepada PPATK. Laporan pemblokiran atau laporan nihil disampaikan dalam 3 hari kerja sejak menerima daftar, dengan tembusan kepada OJK melalui SIGAP, dan pedagang wajib memitigasi risiko penghindaran sanksi.
Pedagang dahulu harus menyampaikan penilaian risiko individual pertama dalam waktu 12 bulan setelah surat edaran diterbitkan, dan kini memperbaruinya setiap tahun paling lambat akhir Juni.
PBI 10/2024: perusahaan pembayaran dan uang elektronik di bawah Bank Indonesia
PBI 10/2024 adalah peraturan APU PPT Bank Indonesia; kami tidak menemukan perubahan atasnya pada saat pemeriksaan. Peraturan ini berlaku bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran nonbank untuk penatausahaan sumber dana, penerusan transaksi, dan pengiriman uang, serta bagi penyelenggara penukaran valuta asing (KUPVA) nonbank dan pihak nonbank lain yang diberi izin atau persetujuan oleh BI (Pasal 4). Programnya memiliki lima unsur (Pasal 5): pengawasan direksi, kebijakan tertulis, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan pengendalian internal.
Berdasarkan Pasal 47 ayat (1), penyelenggara “wajib” memeriksa nama terhadap DTTOT dan DPPSPM, memblokir kecocokan “segera” dan tanpa pemberitahuan, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, termasuk percobaan transaksi. Penyelenggara juga wajib memitigasi positif palsu dan negatif palsu.
PADG 15/2025 mengatur laporan kepada BI (Pasal 31), termasuk penyampaian pada Januari dan penyampaian perubahan kebijakan dalam kalender di bawah. Rekapitulasi transaksi yang ditunda disampaikan “paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya”. Laporan tentang kerja sama CDD dengan pihak ketiga disampaikan “paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berlakunya kerja sama”. Tembusan laporan pemblokiran atau penolakan transaksi dan laporan nihil mengikuti hitungan waktu dalam tabel di atas.
Sanksi jika salah menerapkannya
Pasal 7 ayat (1) POJK 8/2023 mencantumkan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1). Sanksi itu berkisar dari peringatan tertulis disertai perintah untuk bertindak, denda, dan pembatasan kegiatan usaha hingga penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau larangan sebagai pihak utama. Penghitungan denda ditunda bagi perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya (Pasal 80).
Pasal 78 menambahkan denda atas laporan yang terlambat, termasuk laporan yang terlambat kepada PPATK berdasarkan Pasal 76 ayat (1). Laporan yang disampaikan paling lama 30 hari kerja setelah tenggat dihitung sebagai terlambat. Setelah itu, perusahaan “dinyatakan tidak menyampaikan laporan”: laporan dihitung sebagai tidak disampaikan, dan perusahaan tetap wajib menyampaikannya dalam 3 hari kerja sejak dikenakannya sanksi. Jika perusahaan tetap tidak menyampaikannya, perusahaan dikenai satu atau lebih dari: pembatasan atau pembekuan kegiatan tertentu, penurunan tingkat kesehatan, atau larangan sebagai pihak utama (Pasal 78 ayat (11)).
Berdasarkan PBI 10/2024 (Pasal 14 dan 51), BI dapat mengenakan peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penghentian kegiatan sementara, sebagian, atau seluruhnya, dan pencabutan izin. BI dapat memerintahkan agar direksi, komisaris, atau pejabat eksekutif diberhentikan, dan dapat melarang mereka, serta pemegang saham, selama paling lama lima tahun. BI “dapat” memublikasikan sanksi.
Denda dalam teks-teks tersebut:
| Aturan | Denda | Sumber |
|---|---|---|
| OJK, pelanggaran program: perusahaan | Paling banyak 1% dari laba bersih tahun sebelumnya, maksimal Rp100 miliar per tahun | POJK 8/2023 Pasal 79 |
| OJK, pelanggaran program: perorangan | Paling banyak Rp5 miliar per tahun | POJK 8/2023 Pasal 79 |
| OJK, laporan terlambat: penyelenggara P2P lending, penyelenggara urun dana | Rp50.000 per hari kerja, paling banyak Rp1,5 juta per laporan | POJK 8/2023 Pasal 78 ayat (1) |
| OJK, laporan terlambat: batas tahunan, perusahaan yang sama | Paling banyak 0,25% dari laba bersih tahun sebelumnya, maksimal Rp12,5 miliar | POJK 8/2023 Pasal 78 ayat (3) |
| OJK, laporan tidak disampaikan: perusahaan yang sama | Rp5 juta per laporan | POJK 8/2023 Pasal 78 ayat (6) |
| BI, pelanggaran program, CDD, pemantauan, atau daftar | Paling banyak 10% dari modal disetor, kumulatif per tindakan pengawasan | PBI 10/2024 Pasal 14 ayat (3), 51 ayat (3) |
| BI, laporan terlambat kepada BI atau PPATK | Rp100.000 per hari kerja, paling banyak Rp3 juta per laporan | PBI 10/2024 Pasal 62 ayat (1)–(2) |
| BI, laporan tidak disampaikan | Rp3 juta per laporan | PBI 10/2024 Pasal 62 ayat (3)–(4) |
Sanksi atas kegagalan pelaporan datang dari pengawas, yaitu OJK atau BI (UU 8/2010 Pasal 30). PPATK mengenakannya hanya kepada pihak pelapor yang tidak memiliki pengawas, yang juga merupakan cakupan Peraturan PPATK 1/2024.
Kalender kepatuhan APU PPT tahunan
Empat langkah awal mendahului siklus tahunan:
- mendaftar pada goAML (Peraturan PPATK 1/2021 Pasal 13);
- menunjuk administrator goAML dan petugas pelaporan (Pasal 19);
- masuk ke SIPESAT dengan kredensial goAML (Surat Edaran PPATK 6/2025);
- menyampaikan penilaian risiko pertama kepada pengawas (OJK: POJK 8/2023 Pasal 4 ayat (5); BI: PADG 15/2025 Pasal 31 ayat (3) huruf a).
Laporan yang bertenggat tetap dapat dijadwalkan dalam kalender tahunan; laporan yang dipicu peristiwa bergantung pada pemantauan transaksi dan pemeriksaan daftar. Kami menyarankan lima pengingat berikut:
Perusahaan yang diawasi BI menyampaikan laporan penilaian risiko paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Januari dan laporan tahunan APU PPT dalam bulan Januari. Perusahaan yang diawasi OJK, termasuk pedagang kripto, menyampaikan laporan realisasi pemutakhiran data paling lambat akhir Januari.
Perusahaan yang diawasi OJK yang sama menyampaikan penilaian risiko yang diperbarui paling lambat akhir Juni.
Perusahaan yang diawasi OJK yang sama menyampaikan rencana untuk periode pemutakhiran data berikutnya paling lambat akhir Desember.
Perusahaan yang diawasi BI menyampaikan rekapitulasi transaksi yang ditunda paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Perusahaan yang diawasi OJK melaporkan perubahan dalam 7 hari kerja sejak perubahan itu, dan perusahaan yang diawasi BI dalam 10 hari kerja sejak persetujuan internal.
Untuk laporan kepada OJK berdasarkan Pasal 74 ayat (1), tenggat yang jatuh pada hari libur nasional dipindahkan ke hari kerja berikutnya (POJK 8/2023 Pasal 74 ayat (4)); untuk laporan kepada BI, tenggat yang jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau hari cuti bersama dipindahkan ke hari kerja berikutnya (PADG 15/2025 Pasal 31 ayat (6)).
Dua hal masih terbuka di sisi regulator. OJK membuka konsultasi atas rancangan perubahan POJK 40/2024 hingga 25 September 2026; saat kami memeriksa, perubahan itu masih berupa rancangan. Kami tidak menemukan surat edaran antipencucian uang OJK tersendiri untuk penyelenggara ITSK.
Artikel ini merangkum peraturan Indonesia untuk informasi umum, dan diperiksa terhadap sumber resmi pada 16 November 2026. Artikel ini bukan nasihat hukum. Kutipan teks hukum Indonesia dimuat sesuai aslinya; jika terdapat perbedaan, yang berlaku adalah naskah asli peraturan. Periksa teks terkini kepada OJK, Bank Indonesia, atau PPATK sebelum mengandalkannya.
Kewajiban APU PPT bagi fintech Indonesia berasal dari tiga sumber. POJK 8/2023 OJK menetapkan program bagi penyelenggara P2P lending, penyelenggara urun dana, dan penyelenggara ITSK, dan SEOJK 16/2025 menerapkannya kepada pedagang kripto. PBI 10/2024 dan PADG 15/2025 Bank Indonesia menetapkannya bagi perusahaan pembayaran dan uang elektronik nonbank. UU 8/2010 dan Peraturan PPATK 1/2021 menetapkan laporan yang disampaikan oleh semuanya melalui goAML. Hitungan waktunya berbeda. Tenggat LTKM adalah 3 hari kerja setelah perusahaan mengetahui, dan tenggat laporan tunai dan transfer lintas batas adalah 14 hari kerja sejak transaksi. Laporan terkait daftar bagi perusahaan yang diawasi OJK dihitung sejak daftar diterima, sedangkan tembusan pemblokiran untuk BI dihitung sejak tanggal pemblokiran. Sanksi atas kegagalan pelaporan datang dari OJK atau BI. Titik awal yang praktis adalah izin, karena izin menentukan aturan, pengawas, dan hitungan waktunya.