3 Tahap Pencucian Uang: Penempatan, Pelapisan, dan Integrasi

Apa saja 3 tahapan pencucian uang? Penempatan, pelapisan, dan integrasi dijelaskan dengan contoh dari Asia Tenggara dan kontrol AML untuk tiap tahap.
Pencucian uang lazim digambarkan dalam tiga tahap: penempatan (placement), pelapisan (layering), dan integrasi (integration). Penempatan menjauhkan hasil kejahatan dari keterkaitan langsung dengan kejahatannya, pelapisan menyamarkan jejaknya, dan integrasi membuat uang itu kembali dapat digunakan dari sumber yang tampak sah. Begitulah UN Office on Drugs and Crime (UNODC) membingkai prosesnya, dengan satu catatan: kasus nyata bisa menggabungkan, melewati, atau mengulang tahap-tahap tersebut.
Model ini berguna karena memberi tim kepatuhan cara yang sama untuk menanyakan di mana posisi dana dalam siklus itu dan kontrol anti pencucian uang (AML) serta prinsip mengenali nasabah (KYC) mana yang dapat melihatnya di titik tersebut. Artikel ini berfokus pada Asia Tenggara karena Financial Action Task Force (FATF) dan UNODC baru-baru ini menerbitkan materi regional tentang hasil penipuan, jaringan rekening penampung, kasino, dan aset virtual.
Contoh-contohnya berasal dari Filipina, Singapura, dan Malaysia, tempat materi kasus primer tersedia, ditambah temuan regional dari UNODC dan FATF. Indonesia, Vietnam, dan Thailand muncul dalam tabel otoritas. Aturan dan risiko berbeda di setiap negara, sehingga tidak ada contoh di sini yang boleh dibaca sebagai gambaran umum seluruh kawasan.
Apa saja 3 tahap pencucian uang?
Menurut UNODC, “pencucian uang adalah pemrosesan hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usulnya yang ilegal” (terjemahan). Tiga tahapnya adalah penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tahap-tahap ini mengikuti perjalanan uang: pada tahap penempatan, dana berada paling dekat dengan kejahatan asalnya; pada tahap integrasi, pelaku pencucian uang telah membuat dana itu tampak sejauh mungkin dari kejahatan tersebut.
Contoh setiap tahap pencucian uang
Setiap baris memasangkan satu tahap dengan tujuan pelaku pencucian uang, saluran yang lazim, dan satu contoh yang diuraikan di bawah.
| Tahap | Tujuan pelaku pencucian uang | Saluran lazim dalam sumber yang dikutip | Contoh dari artikel ini |
|---|---|---|---|
| Penempatan | Menjauhkan hasil kejahatan dari kejahatannya dan memasukkannya ke sistem keuangan | Rekening penampung, perusahaan cangkang atau perusahaan yang baru didaftarkan, dan rekening yang dibuka dengan identitas yang diserahkan kepada pihak lain | Singapura: sejumlah orang menyerahkan identitas digital nasional mereka kepada sindikat, yang memakainya untuk membuka rekening secara jarak jauh (Tahap 1) |
| Pelapisan | Menyamarkan jejak dan menciptakan jarak antara dana dan sumbernya | Transfer singgah (pass-through) antarrekening, junket, mata uang kripto, dan stablecoin | Asia Tenggara (negara tidak disebutkan): hasil perjudian dan penipuan dipindahkan melalui tempat penukaran uang melintasi dua perbatasan (UNODC, 2022, dikutip dalam laporan 2023; Tahap 2) |
| Integrasi | Membuat dana kembali dapat digunakan dari sumber yang tampak sah | Properti, aset mewah, usaha bisnis, serta kasino daring dan bisnis terkait | Singapura, 2023: para tersangka umumnya menggunakan dana gelap untuk membeli properti, emas batangan, jam tangan mewah, dan perhiasan (Inter-Ministerial Committee, 2024; Tahap 3) |
Asal-usul model ini
Tiga otoritas menguraikan model ini dalam materi publik mereka: FAQ publik FATF, ikhtisar UNODC, dan halaman tentang pencucian uang dari Bank Negara Malaysia (BNM).
Model ini adalah alat deskriptif yang dipakai FATF, UNODC, dan otoritas nasional. Model ini bukan standar hukum, dan Rekomendasi FATF (FATF Recommendations), yaitu standar internasional anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (AML/CFT), tidak menggunakannya. Definisi hukum bekerja dengan cara lain. Konvensi Wina PBB 1988 (Pasal 3.1), misalnya, menggambarkan pencucian uang melalui perbuatannya, seperti mengonversi atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahui berasal dari suatu tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya yang tidak sah. Definisi nasional berbeda-beda.
Apakah tahap-tahap ini selalu terjadi berurutan?
Tidak. UNODC mengingatkan bahwa kasus nyata bisa tidak mencakup satu atau beberapa tahap, menggabungkan sebagian, atau mengulang beberapa di antaranya. Dalam contohnya sendiri, setoran oleh seorang pemilik rekening penampung yang disusul pembayaran ke perusahaan cangkang membuat penempatan dan pelapisan praktis menjadi satu tahap.
Laporan tahun 2023 dari FATF, Egmont Group, dan INTERPOL tentang arus keuangan gelap dari penipuan berbasis siber menemukan bahwa hasil penipuan dengan cepat diproses ke dalam jaringan pencucian uang. Dana itu kemudian segera dilapisi melalui transaksi “pass-through” (transaksi singgah) di rekening dalam negeri maupun luar negeri.
Makalah FATF bulan Februari 2026 tentang penipuan berbasis siber melaporkan bahwa makin banyak skema semacam itu yang sejak awal sudah menyertakan pencucian uang, dengan menggunakan rekening nominee, jaringan rekening penampung, rekening bank dan akun bursa yang diperjualbelikan, serta transfer cepat melalui platform fintech. Bagi analis, poin praktisnya adalah bahwa satu pembayaran bisa merupakan penempatan, pelapisan, atau keduanya sekaligus. Label tahap adalah cara untuk menalar risiko, jadi tidak perlu menunggu urutan yang rapi.
Tahap 1: Penempatan — bagaimana hasil kejahatan masuk ke sistem keuangan
Penempatan adalah titik masuk. FAQ FATF menggambarkannya sebagai pelaku pencucian uang memasukkan keuntungan ilegal ke dalam sistem keuangan, dan menambahkan bahwa pada tahap ini dana biasanya diproses relatif dekat dengan kegiatan asalnya. BNM menggambarkannya sebagai penempatan dana ilegal ke lembaga pelapor (reporting institution).
Dua istilah mudah dicampuradukkan dengan pencucian uang itu sendiri. Penipuan (scam) adalah tindak pidana asal (predicate offense) yang menghasilkan dana tersebut. Pemilik rekening penampung (money mule) adalah orang yang rekeningnya dipakai untuk mengalirkan dana itu.
Menurut laporan 2023, jaringan pencucian uang di balik penipuan berbasis siber biasanya melibatkan pemilik rekening penampung dan dapat pula mencakup perusahaan cangkang atau bisnis yang sah. Jaringan ini tersebar di bank, perusahaan pembayaran dan pengiriman uang, serta penyedia jasa aset virtual (VASP). Pelaku kejahatan menggunakan media sosial dan platform pesan untuk merekrut pemilik rekening penampung lintas negara dalam skala besar.
Laporan itu juga menguraikan kecenderungan umum pada rekening pertama yang menerima hasil penipuan. Untuk penipuan seperti phishing, peniruan identitas, penipuan asmara, dan penipuan lowongan kerja, rekening itu adalah rekening penampung milik perorangan. Untuk business email compromise (penipuan melalui surel bisnis yang dibobol) dan penipuan platform trading, rekening itu adalah rekening korporasi, misalnya milik perusahaan cangkang atau perusahaan yang baru didaftarkan. Laporan itu mengingatkan bahwa kecenderungan ini mungkin tidak berlaku untuk semua kasus. Dua kasus dalam laporan itu menunjukkan seperti apa wujudnya di kawasan ini:
- Filipina. Dalam sebuah kasus yang penyelenggaranya ditangkap pada 2019, seorang pemilik toko kecil direkrut melalui sesuatu yang tampak seperti tawaran kerja. Pemilik toko itu kemudian menangani 83 transaksi tunai senilai total PHP 3,6 juta selama enam bulan untuk sebuah operasi penipuan asmara daring.
- Singapura. Dalam sebuah kasus dari Singapura yang diuraikan dalam laporan itu, analisis unit intelijen keuangan (FIU) negara tersebut menemukan jaringan 147 orang dan 276 rekening bank di delapan bank. Orang-orang itu telah menyerahkan identitas digital nasional mereka kepada sindikat, yang memakainya untuk membuka rekening secara jarak jauh. FIU mendeteksi jaringan itu melalui atribut bersama seperti pola transaksi, ID perangkat, dan detail kontak.
Kontrol yang berfokus pada identitas, seperti identifikasi nasabah, verifikasi identitas, dan pemeriksaan pendaftaran ganda, menjawab pertanyaan siapa yang membuka rekening, dan kasus Singapura menunjukkan mengapa analisis atribut bersama penting. Kontrol ini juga punya batas bawaan: orang sungguhan dengan dokumen asli dapat membuka rekening lalu meminjamkan atau menjualnya, dan pemeriksaan saat onboarding tidak dapat melihat penggunaan di kemudian hari itu.
Tanda-tanda yang dicantumkan pada setiap tahap berasal dari lampiran indikator laporan 2023 dan, untuk kepemilikan, dari catatan interpretatif FATF atas Rekomendasi 10 FATF (FATF Recommendation 10). Pengelompokan per tahap adalah susunan kami: laporan itu sendiri mengurutkan indikatornya dari pembukaan rekening hingga pemantauan transaksi. Laporan itu juga mengingatkan bahwa satu indikator saja mungkin belum cukup menjadi dasar kecurigaan, meskipun dapat memicu pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahap penempatan, tanda-tandanya menyangkut siapa yang membuka rekening dan bagaimana rekening itu pertama kali digunakan:
- Pemegang rekening tidak dapat atau tidak mau lolos pemeriksaan uji tuntas nasabah.
- Data identitas seperti alamat, nomor telepon, atau e-mail dipakai bersama, digunakan ulang, atau tidak konsisten di berbagai rekening.
- Satu perangkat atau alamat protokol internet (IP) terhubung ke rekening milik beberapa pemegang yang berbeda.
- Transaksi dimulai segera setelah rekening dibuka dan tidak sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.
- Nasabah tidak dapat menjelaskan asal dana atau mengaku bertransaksi untuk orang lain.
- Orang-orang tanpa pengalaman keuangan, yang ditampilkan sebagai investor, mengirim pembayaran untuk investasi atau produk keuangan kepada perusahaan, yang dalam banyak kasus didirikan di yurisdiksi berisiko tinggi.
- Perusahaan penerima menjalankan situs web trading atau investasi yang, dalam banyak kasus, tidak diberi izin atau tidak terdaftar pada otoritas pengawas setempat.
Tahap 2: Pelapisan — bagaimana jejak disamarkan
Pelapisan adalah soal jarak. UNODC menggambarkannya sebagai upaya menyamarkan jejak untuk menggagalkan pengejaran, dan BNM sebagai penyusunan beberapa lapis transaksi yang menjauhkan dana dari asalnya atau menyamarkannya. FAQ FATF mencatat bahwa pelapisan dapat berlangsung melalui pusat keuangan lepas pantai, pusat bisnis regional yang besar, atau pusat perbankan dunia.
Materi terbaru UNODC dan FATF menyebut kasino, junket, dan aset virtual sebagai saluran pelapisan. Dalam sebuah studi tahun 2024, UNODC menemukan bahwa kasino, junket, dan mata uang kripto telah menjadi bagian yang sangat penting dari infrastruktur perbankan bawah tanah dan pencucian uang di Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut temuannya, kasino daring digunakan untuk memindahkan dan mencuci mata uang fiat maupun mata uang kripto.
Sebuah kasus dalam laporan 2023, yang diambil dari analisis ancaman UNODC tahun 2022 tentang Asia Tenggara, melibatkan jaringan yang menjalankan perjudian daring dan penipuan berbasis siber di sebuah kawasan ekonomi khusus. Hasilnya dalam dolar AS dicuci melalui tempat penukaran uang di negara tetangga, dikonversi ke mata uang negara itu, dipindahkan melintasi perbatasan lain, lalu dibayarkan kepada para investor jaringan tersebut. Negara-negaranya tidak disebutkan, dan label pelapisan adalah penilaian kami.
Pembaruan terarah FATF bulan Juli 2026 tentang aset virtual melaporkan bahwa kegiatan gelap yang memanfaatkan aset virtual menjadi makin kompleks dan makin saling terhubung sejak 2025. Contoh yang disebutkannya antara lain operasi pusat penipuan (scam center) yang terkait dengan kejahatan terorganisasi, penipuan “pig-butchering” (“jagal babi”), dan pencucian uang lintas negara. Pembaruan itu juga melaporkan bahwa sebagian besar kegiatan gelap on-chain yang telah teridentifikasi kini melibatkan stablecoin.
Dari sisi deteksi, laporan 2023 menguraikan bagaimana National Scam Response Centre Malaysia menggunakan analisis jaringan untuk menemukan jaringan rekening penampung dan pencucian uang, sementara lembaga keuangan menelusuri dana dari satu lapis ke lapis berikutnya. Pemantauan transaksi, analitik perilaku, dan analisis rekening terkait cocok untuk tahap ini karena yang diperiksa adalah aliran dana, bukan identitas. Batasnya adalah jangkauan pandang: satu lembaga hanya melihat bagian rantai miliknya sendiri.
Pada tahap pelapisan, tanda-tandanya menyangkut bagaimana dana terus berpindah:
- Dana dalam jumlah besar ditarik atau ditransfer keluar hampir begitu masuk, sehingga rekening menjadi kosong.
- Data login dan perangkat tidak sesuai dengan nasabah: zona waktu yang berbeda, akses desktop jarak jauh yang menyembunyikan perangkat dan lokasi yang sebenarnya, atau banyak perangkat atau alamat IP pada satu rekening.
- Transfer dikirim ke atau berasal dari yurisdiksi dengan risiko pencucian uang yang tinggi.
- Transfer aset virtual dalam jumlah besar melibatkan unhosted wallet (dompet yang tidak dikelola penyedia jasa) atau alamat yang terkait dengan pasar darknet, layanan mixing, situs perjudian, atau penipu.
- Lembaga lain mengirim laporan penipuan atau permintaan penarikan kembali dana, atau FIU maupun aparat penegak hukum membagikan informasi negatif tentang salah satu pihak dalam transaksi tersebut.
Tahap 3: Integrasi — bagaimana dana kembali sebagai dana yang sah
Integrasi adalah tahap ketika dana masuk kembali ke perekonomian yang sah, menurut rumusan FAQ FATF. Tahap ini berbeda dari pelapisan dalam tujuannya: pelapisan menyembunyikan jejak, sedangkan integrasi membuat dana tampak sah, atau, dalam kata-kata UNODC, “tersedia bagi pelaku kejahatan dari sumber yang tampak sah” (terjemahan). FAQ FATF memberikan investasi pada properti, aset mewah, atau usaha bisnis sebagai contoh. Dalam sebuah kasus di Singapura pada 2023, Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering melaporkan pada 2024 bahwa para tersangka umumnya menggunakan dana gelap “untuk membeli properti dan produk berharga, seperti emas batangan, jam tangan mewah, dan perhiasan” (terjemahan). Aset senilai lebih dari SGD 3 miliar disita atau dilarang dialihkan, dan kesepuluh orang itu divonis bersalah atas pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
Studi UNODC tahun 2024 menyatakan bahwa kasus-kasus yang dikajinya menunjukkan kasino daring dan bisnis terkait digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, “yang secara efektif menciptakan saluran untuk mengintegrasikan miliaran hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan” (terjemahan). Barang juga dapat menjadi langkah konversi. Laporan 2023 menguraikan hasil penipuan yang dipakai untuk membeli barang, yang kemudian dibawa melintasi perbatasan dan diubah kembali menjadi uang tunai untuk dilapisi dan diintegrasikan lebih lanjut. Laporan itu mencatat bahwa bisnis komersial yang terlibat pada titik ini mungkin berada di luar cakupan aturan AML/CFT dan mungkin tidak cukup paham untuk memeriksa identitas atau memantau transaksi.
Pemantauan berkelanjutan dan pemeriksaan pemilik manfaat dapat membantu memunculkan ketidaksesuaian antara bisnis atau kekayaan yang dinyatakan nasabah dan apa yang terlihat dari rekeningnya. Keduanya bergantung pada kualitas informasi yang tersedia, dan pada titik ini jejaknya memang dirancang agar tampak sah.
Pada tahap integrasi, tanda-tandanya menyangkut apakah uang itu kini tampak sah:
- Kegiatan tidak sesuai dengan profil ekonomi nasabah, misalnya pembelian aset virtual dalam jumlah besar atau pembelian barang untuk diekspor.
- Pihak lawan transaksi tidak sesuai dengan bisnis yang dinyatakan nasabah.
- Transaksi besar yang sering terjadi dengan perusahaan yang baru didirikan, atau dengan perusahaan yang kegiatan utamanya tidak sesuai dengan kegiatan penerima manfaat atau yang tujuannya dinyatakan secara umum.
- Struktur kepemilikan tampak tidak lazim atau terlalu rumit untuk bisnis perusahaan tersebut, atau suatu badan hukum dipakai sebagai wadah penyimpanan aset pribadi.
Bagaimana kontrol AML dan KYC dipetakan ke tiga tahap
Setiap kartu di bawah ini memuat pola risiko, kontrol, dan batas dari satu tahap. Pemetaan ini bersifat penjelasan dan tidak menetapkan persyaratan apa pun; kontrol mana yang wajib diterapkan suatu perusahaan bergantung pada yurisdiksi dan izinnya.
- Pola risiko: Rekening penampung atau rekening baru menerima hasil kejahatan lebih dulu, sebagian dibuka dengan identitas digital seseorang yang telah diserahkan kepada pihak lain.
- Kontrol: Verifikasi identitas, dokumen, dan wajah; pemeriksaan atribut bersama; penilaian risiko awal; penyaringan sanksi dan PEP (politically exposed person).
- Batas: Tidak menangkap rekening yang kemudian dipinjamkan atau dijual oleh pemiliknya yang asli (Tahap 1); penyaringan hanya menemukan orang yang tercantum dalam daftar.
- Pola risiko: Hasil kejahatan cepat dipindahkan lebih lanjut melalui transaksi singgah (pass-through).
- Kontrol: Pemantauan transaksi; analitik perilaku; pertukaran informasi publik-swasta yang cepat (lihat contoh Malaysia di atas).
- Batas: Pembayaran real-time dapat mempersempit waktu untuk bertindak.
- Pola risiko: Perpindahan antarrekening, antarlembaga, antarjenis pembayaran, antaryurisdiksi, dan melalui aset virtual; kasino, junket, dan perbankan bawah tanah (UNODC).
- Kontrol: Pemantauan transaksi; analisis rekening terkait; uji tuntas lanjutan (EDD) untuk nasabah berisiko lebih tinggi; laporan transaksi mencurigakan (STR).
- Batas: Bagian lintas negara dan di luar platform mungkin tidak terlihat oleh satu lembaga.
- Pola risiko: Dana yang tampak sah melalui properti, aset mewah, usaha bisnis, kasino, atau barang yang diubah menjadi uang tunai.
- Kontrol: Pemantauan berkelanjutan; pemeriksaan pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan; penyaringan pemberitaan negatif dan PEP; EDD.
- Batas: Lemah bila informasi kepemilikan manfaat buruk atau jejaknya sudah tampak bersih (Tahap 3).
Pada tahap mana pun, kecurigaan dilaporkan kepada FIU melalui STR; STR melaporkan kecurigaan, bukan bukti, dan hasilnya bergantung pada analisis FIU.
Ketika suatu tanda muncul, langkah-langkah berikut ini mengikuti sumber-sumber yang dikutip di sini:
- Timbang tanda tersebut terhadap profil nasabah dan tanda lain yang ada (lihat Tahap 1). Catat pertimbangannya: Rekomendasi 11 menyatakan bahwa lembaga keuangan seharusnya diwajibkan menyimpan hasil setiap analisis yang dilakukan.
- Terapkan uji tuntas lanjutan bila risikonya lebih tinggi, seperti pemantauan yang lebih ketat dan informasi tambahan tentang nasabah serta sumber dana atau kekayaannya. Catatan interpretatif FATF atas Rekomendasi 10 menyatakan bahwa lembaga keuangan seharusnya diwajibkan melakukan hal ini.
- Gunakan analisis jaringan dan analisis rekening terkait untuk memeriksa apakah rekening itu terhubung ke rekening lain melalui ID perangkat, detail kontak, atau pola transaksi yang sama, seperti jaringan di Singapura pada Tahap 1.
- Jika uji tuntas nasabah tidak dapat diselesaikan, jangan buka rekeningnya, atau akhiri hubungan usahanya, dan pertimbangkan untuk menyampaikan STR. Berdasarkan Rekomendasi 10, dua langkah pertama adalah yang seharusnya diwajibkan bagi lembaga keuangan; STR adalah langkah yang seharusnya mereka pertimbangkan.
- Bertindak cepat atas dana yang terkait dengan penipuan: laporan 2023 mencatat bahwa “intervensi umumnya paling efektif dalam 24 hingga 72 jam” (terjemahan) setelah insiden penipuan berbasis siber. Dalam contoh-contohnya, bank penerima yang diberi tahu tentang transfer hasil penipuan menahan dananya dan memberi tahu aparat penegak hukum atau FIU, dan FIU saling meminta untuk menangguhkan hasil kejahatan bila memungkinkan, sesuai dengan hukum nasional.
Kewajiban pasti di balik langkah-langkah ini ditetapkan oleh hukum nasional.
Verifikasi KYC adalah salah satu bagian dari kerangka AML. Rekomendasi 10 FATF menguraikan uji tuntas nasabah (CDD) sebagai empat langkah yang seharusnya diwajibkan negara-negara kepada lembaga keuangan. Keempatnya adalah mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah menggunakan sumber yang tepercaya dan independen; mengidentifikasi pemilik manfaat; memahami tujuan dan sifat hubungan usaha yang dimaksudkan; dan pemantauan berkelanjutan, termasuk sumber dana bila diperlukan.
Rekomendasi 20 menambahkan bahwa lembaga keuangan seharusnya diwajibkan oleh hukum untuk segera melaporkan kecurigaan kepada FIU. Verifikasi identitas membantu memastikan siapa nasabahnya; pemantauan, penyaringan AML, dan pelaporan menjawab bagaimana sebuah rekening digunakan, dan tidak ada satu kontrol pun yang melihat setiap tahap.
Seperti apa pencucian uang di Asia Tenggara
Laporan UNODC bulan Juli 2026 menggambarkan kejahatan terorganisasi di kawasan ini sebagai ekosistem berbasis layanan yang saling terhubung. Dalam kata-kata seorang perwakilan regional UNODC, model operasinya “tampak seperti waralaba korporat” (terjemahan), dengan unit-unit khusus untuk pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan migran, dan pengumpulan data. UNODC memperkirakan kerugian akibat penipuan di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru mencapai antara USD 88,3 miliar dan USD 114,1 miliar pada 2025. Angka itu mengukur kerugian akibat penipuan, yakni tindak pidana asalnya, bukan jumlah yang dicuci.
Respons nasional memperlakukan penipuan, pemilik rekening penampung, dan pencucian uang secara terpisah. Filipina menjadikan money muling (praktik rekening penampung) sebagai tindak pidana berdasarkan Republic Act No. 12010, Anti-Financial Account Scamming Act, yang ditandatangani pada 20 Juli 2024 dan memasukkan dompet elektronik (e-wallet) sebagai rekening keuangan. Singapura memperberat hukuman bagi pemilik rekening penampung yang terlibat penipuan berdasarkan Criminal Law (Miscellaneous Amendments) Act 2025; hukuman terkait penipuan dalam undang-undang itu berlaku sejak 30 Desember 2025.
Di Malaysia, Penal Code (Amendment) Act 2024 (Act A1721), yang berlaku sejak 30 Oktober 2024, menambahkan Section 424A–424C, yang menetapkan tindak pidana berikut. Masing-masing berlaku untuk perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah atau tujuan yang sah, kecuali bila disebutkan lain:
- Section 424A: menguasai atau mengendalikan rekening orang lain di lembaga keuangan atau instrumen pembayaran orang lain.
- Section 424B: memberikan penguasaan atau kendali atas rekening sendiri di lembaga keuangan atau instrumen pembayaran sendiri kepada orang lain.
- Section 424C: bertransaksi melalui rekening orang lain di lembaga keuangan atau instrumen pembayaran orang lain, atau melalui rekening sendiri di lembaga keuangan atau instrumen pembayaran sendiri tanpa tujuan yang sah.
Perjudian lepas pantai (offshore gaming) adalah saluran lain yang disorot di kawasan ini. Melalui Executive Order No. 74, yang ditandatangani pada 5 November 2024, Filipina memerintahkan larangan segera atas operasi perjudian lepas pantai. Perintah itu mengutip laporan Anti-Money Laundering Council (AMLC) yang menemukan bahwa para operator ini rentan terhadap pencucian uang, penipuan, dan bentuk keuangan gelap lainnya.
Ringkasan eksekutif penilaian risiko nasional ketiga dari AMLC, bertanggal November 2025 dan mencakup periode 2021–2024 untuk pencucian uang, menilai penipuan dan tindak pidana terkait scam sebagai ancaman tinggi. Ringkasan itu mencatat bahwa skema-skema ini memanfaatkan dompet elektronik, rekening penampung, dan aset virtual, dan bahwa “dalam satu kasus besar, aset senilai lebih dari ₱4,2 miliar berhasil diamankan” (terjemahan).
Laporan hak asasi manusia PBB bulan Februari 2026, sebagaimana dirangkum oleh UN News, menggambarkan jalur pencucian yang lazim bagi keuntungan dari kompleks penipuan (scam compound). Keuntungan itu melewati rekening bank penampung atau rekening proksi, diubah menjadi mata uang kripto, dan berpindah melalui saluran digital sebelum kembali ke sistem perbankan formal. Jalur itu melewati ketiga tahap.
Status daftar FATF, per pernyataan FATF tanggal 30 Oktober 2026. Vietnam masuk daftar FATF untuk yurisdiksi dalam pemantauan yang ditingkatkan (yang dikenal sebagai “grey list”, atau daftar abu-abu), dan berada di sana sejak Juni 2023, menurut pernyataan FATF tanggal 30 Oktober 2026. Dalam pernyataan itu, FATF “menyatakan keprihatinan yang signifikan atas laju kemajuan dan kegagalan Vietnam menyelesaikan rencana aksinya” (terjemahan). FATF juga menyatakan bahwa pihaknya “akan mengharapkan perbaikan nyata pada Februari 2027, atau FATF akan mempertimbangkan langkah selanjutnya” (terjemahan).
Filipina keluar dari daftar itu pada Februari 2025 dan tidak tercantum dalam daftar yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026; dikeluarkan dari daftar bukanlah temuan bahwa risikonya rendah.
FATF juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menyerukan uji tuntas lanjutan terhadap yurisdiksi yang tercantum dan mendorong pendekatan berbasis risiko alih-alih de-risking. FATF mendorong “para anggotanya dan semua yurisdiksi” untuk memperhitungkan daftar itu “dalam analisis risiko mereka” (terjemahan); persyaratan nasional dapat berbeda.
Referensi: otoritas AML utama di Asia Tenggara
Bagian ini adalah rujukan bagi pembaca yang bekerja di kawasan ini; model tahapan di atas tidak bergantung padanya.
| Negara | Otoritas AML / FIU utama dan perannya | Undang-undang AML utama (beserta perubahannya) |
|---|---|---|
| Filipina | Anti-Money Laundering Council (AMLC): unit intelijen keuangan Filipina sekaligus otoritas AML/CFT | Republic Act No. 9160, Anti-Money Laundering Act of 2001, beserta perubahannya, terakhir oleh Republic Act No. 11521 (2021) |
| Singapura | Monetary Authority of Singapore (MAS): mengawasi lembaga keuangan dalam hal AML/CFT; menetapkan persyaratan dalam AML/CFT Notices | Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA), undang-undang utama tentang tindak pidana pencucian uang |
| Singapura | Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), Singapore Police Force: FIU yang menerima laporan transaksi mencurigakan | Sama seperti di atas (CDSA) |
| Malaysia | Bank Negara Malaysia (BNM): otoritas berwenang dan FIU berdasarkan Act 613 | Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, Anti-Restricted Activity Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613) |
| Indonesia | PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan): unit intelijen keuangan Indonesia yang independen | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| Vietnam | State Bank of Vietnam (SBV): otoritas AML; menerima laporan transaksi mencurigakan | Law on Anti-Money Laundering No. 14/2022/QH15, berlaku sejak 1 Maret 2023; diubah oleh Law No. 23/2026/QH16 |
| Thailand | Anti-Money Laundering Office (AMLO): lembaga independen; otoritas AML dan FIU Thailand; menerima laporan transaksi | Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999), beserta perubahannya (terjemahan bahasa Inggris tidak resmi) |
AMLC diketuai oleh Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas, dengan Komisioner Asuransi (Insurance Commissioner) dan Ketua Securities and Exchange Commission sebagai anggota. Nama PPATK, bila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Inggris, berarti “Center for Financial Transaction Reporting and Analysis” (terjemahan tidak resmi). AMLO didirikan berdasarkan Anti-Money Laundering Act B.E. 2542; B.E. adalah singkatan dari Buddhist Era (penanggalan Buddha).
Perubahan CDSA berdasarkan Anti-Money Laundering and Other Matters Act mulai berlaku pada November 2024. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Act 613 Malaysia telah diubah oleh Act A1761, dan undang-undang AML Vietnam oleh Law No. 23/2026/QH16; tanggal berlakunya tercantum dalam poin-poin terbuka di bawah.
Per 2 November 2026, masih ada tiga poin yang terbuka. Belum jelas bagaimana undang-undang AML Vietnam yang telah diubah akan diterapkan setelah Law No. 23/2026/QH16 berlaku pada 1 Desember 2026. FATF belum menyatakan apa yang akan dilakukannya terkait Vietnam selain pernyataannya bahwa FATF mengharapkan perbaikan nyata pada Februari 2027 (lihat catatan FATF di atas). Teks Act 613 yang diterbitkan BNM belum memuat Act A1761, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2026.
Diperiksa pada 2 November 2026 terhadap sumber resmi dan, bila tidak tersedia teks resmi berbahasa Inggris, basis data hukum. Judul peraturan Indonesia dikutip dalam bahasa aslinya dari basis data peraturan JDIH BPK; judul peraturan Vietnam dan Thailand adalah terjemahan bahasa Inggris tidak resmi.
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum atau regulasi.
Model penempatan, pelapisan, dan integrasi adalah alat analisis yang terpisah dari definisi hukum, dan tahap-tahapnya tidak harus mengikuti urutan yang tetap. Nilainya terletak pada kemampuan untuk menanyakan di mana posisi dana dalam siklus itu dan apa yang dapat terlihat di setiap titik.
Ikhtisar UNODC dan laporan 2023 menunjukkan bahwa tahap-tahap itu dapat bergabung dan memadat, terutama dalam penipuan digital. Kontrol berlapis di sepanjang siklus hidup nasabah adalah jawaban praktisnya, dan setiap kontrol menyisakan celahnya sendiri.
Risiko, hukum, dan praktik pengawasan berbeda di setiap negara, sehingga organisasi perlu memeriksa persyaratan terkini kepada otoritas yang berwenang.