Apa Itu KYB? Arti Know Your Business, Proses, dan Persyaratannya

Apa itu KYB? Know Your Business: verifikasi perusahaan, pemilik, pengendali, dan risikonya. Proses bertahap dengan aturan FATF dan aturan di Asia Tenggara.
Prinsip mengenali pelaku usaha (KYB), atau Know Your Business, adalah cara bank atau platform memeriksa nasabah bisnis: bahwa perusahaan itu ada, apa kegiatannya, siapa yang memiliki dan mengendalikannya, serta seberapa berisiko hubungan tersebut. KYB adalah bentuk uji tuntas nasabah (CDD) untuk bisnis, dan mencakup pemeriksaan prinsip mengenali nasabah (KYC) terhadap orang-orang yang memiliki, mengendalikan, atau bertindak untuk perusahaan itu.
Panduan ini ditujukan bagi tim kepatuhan, onboarding, dan risiko. Prosesnya mengikuti Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) (FATF Recommendations), sebagaimana diubah pada Juni 2026, yaitu standar internasional yang diterapkan negara-negara melalui undang-undang anti pencucian uang (AML) masing-masing. Untuk Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, panduan ini juga menyebutkan persyaratan KYB bagi lembaga dan, dalam bagian rujukan, pelaporan kepemilikan manfaat perusahaan. Aturan yang dikutip untuk satu negara hanya berlaku di negara itu.
Apa itu KYB?
Namanya adalah istilah industri; dalam Rekomendasi FATF, pekerjaan yang sama adalah uji tuntas nasabah terhadap nasabah yang berupa badan hukum (legal person) atau pengaturan hukum (legal arrangement). Catatan interpretatif atas Rekomendasi 10 FATF (FATF Recommendation 10), disingkat INR.10, menguraikan artinya bagi sebuah perusahaan. Lembaga keuangan “seharusnya diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, serta memahami sifat bisnisnya, dan struktur kepemilikan dan pengendaliannya” (terjemahan). Tujuannya adalah memahami nasabah dengan cukup baik untuk menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorismenya, lalu memitigasinya.
KYB vs KYC
KYC memverifikasi seorang individu. KYB memverifikasi sebuah perusahaan, lalu, melalui KYC, orang-orang yang memilikinya, mengendalikannya, atau bertindak untuk perusahaan itu.
| KYC | KYB | |
|---|---|---|
| Siapa yang diperiksa | Seorang nasabah individu | Sebuah perusahaan, beserta pemilik, pengendali, dan perwakilannya |
| Apa yang dipastikan | Identitas orang tersebut | Keberadaan, bisnis, kepemilikan, dan pengendalian perusahaan |
| Bukti yang lazim | Dokumen identitas atau sumber tepercaya lainnya | Catatan registri, anggaran dasar, informasi kepemilikan |
| Siapa yang disaring | Nasabah | Perusahaan, para direkturnya, dan para pemilik manfaatnya |
Kedua proses ini bertemu pada orang-orangnya. Langkah 4 dalam proses di bawah adalah titik ketika KYB bersandar pada verifikasi KYC atas setiap pemilik manfaat dan atas siapa pun yang bertindak untuk perusahaan.
Cara kerja proses KYB
Tujuh langkah di bawah ini adalah sintesis operasional yang terutama didasarkan pada Rekomendasi 10 FATF dan INR.10, dalam urutan yang membuat setiap langkah bertumpu pada langkah sebelumnya. Penyaringan mengacu pada Rekomendasi 6 dan 12, dan peninjauan pemberitaan negatif (adverse media) adalah praktik industri. Tim yang membangun verifikasi KYB ke dalam onboarding bisnis dapat memetakan setiap langkah di bawah ke alur mereka sendiri.
INR.10 menyebutkan informasi yang pada umumnya diperlukan; dokumen yang lazim memuatnya tercantum di bawah Persyaratan KYB. Rekomendasi 10 juga mencantumkan upaya memahami dan, bila sesuai, memperoleh informasi tentang tujuan dan sifat hubungan usaha yang dimaksudkan.
Catatan interpretatif atas Rekomendasi 24 (INR.24) menyatakan bahwa semua perusahaan yang dibentuk di suatu negara seharusnya didaftarkan di registri perusahaan. Bandingkan setiap butir yang dinyatakan dengan catatan registri dan catat setiap perbedaan. Catatan registri membuktikan bahwa perusahaan itu terdaftar dan menunjukkan apa yang telah disampaikan; kepemilikan dan pengendalian memerlukan bukti dari langkah 3 dan 4.
Telusuri setiap pemegang saham korporasi ke atas, lapisan demi lapisan, sampai setiap garis berujung pada orang perseorangan atau tidak dapat ditelusuri lebih jauh. Kaskade FATF pada bagian berikutnya kemudian mengidentifikasi pemilik manfaat: kepemilikan, pengendalian melalui cara lain, pejabat manajemen senior. Bila sebuah catatan menunjukkan kepemilikan saham tetapi tidak memuat hak suara, Anda dapat membuktikan kepemilikan dan hanya menyimpulkan pengendalian; catat yang mana.
Untuk pemilik manfaat, Rekomendasi 10 menyerukan langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas mereka, sehingga lembaga yakin telah mengetahui siapa pemilik manfaatnya. Untuk siapa pun yang bertindak bagi perusahaan, INR.10 menyatakan bahwa lembaga seharusnya diwajibkan memverifikasi bahwa orang itu berwenang untuk melakukannya. Lembaga juga seharusnya mengidentifikasi dan memverifikasi orang tersebut.
Dalam KYB, penyaringan AML memeriksa perusahaan, para direkturnya, dan para pemilik manfaatnya terhadap daftar sanksi serta untuk PEP (politically exposed person). Kecocokan adalah petunjuk yang harus diselesaikan: bandingkan dengan data identitas dari langkah 4 dan catat mengapa kecocokan itu dikonfirmasi atau dikesampingkan.
Hasil sejauh ini menjadi masukan bagi tingkat risiko, yang menentukan seberapa dalam pemeriksaan selanjutnya. Rekomendasi 10 menyatakan bahwa lembaga seharusnya menentukan cakupan langkah-langkah CDD dengan pendekatan berbasis risiko. Pertimbangkan sifat bisnis, kerumitan rantai kepemilikan, negara-negara yang terlibat, dan hasil penyaringan secara bersamaan, dengan memakai contoh berisiko lebih tinggi yang tercantum setelah langkah-langkah ini.
Rekomendasi 10 mencakup uji tuntas berkelanjutan dan penelaahan transaksi, dan berlaku bagi nasabah yang sudah ada berdasarkan materialitas dan risiko. Perubahan pemilik, direktur, atau kegiatan usaha adalah alasan untuk mengulang langkah 2 sampai 6 bagi hal yang berubah.
INR.10 memberikan contoh situasi berisiko lebih tinggi bagi perusahaan, hanya sebagai panduan. Contoh-contoh ini adalah sinyal untuk pemeriksaan yang lebih ketat, seperti uji tuntas lanjutan (EDD):
- wadah penyimpanan aset pribadi;
- pemegang saham nominee atau bearer shares (saham yang kepemilikannya tidak tercatat atas nama pemegangnya);
- bisnis yang padat transaksi tunai;
- kepemilikan yang tampak tidak lazim atau terlalu rumit mengingat sifat bisnisnya;
- nasabah nonresiden.
Siapa yang dianggap sebagai pemilik manfaat
Glosarium FATF mendefinisikan pemilik manfaat dari sebuah badan hukum sebagai orang perseorangan (natural person) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan nasabah, termasuk mereka yang menjalankan pengendalian efektif tertinggi atas nasabah itu. Glosarium itu menambahkan: “Hanya orang perseorangan yang dapat menjadi pemilik manfaat akhir, dan lebih dari satu orang perseorangan dapat menjadi pemilik manfaat akhir dari suatu badan hukum tertentu” (terjemahan). Istilah pemilik manfaat akhir (UBO) lazim dipakai dalam praktik.
INR.10 menetapkan tiga langkah untuk mengidentifikasi pemilik manfaat sebuah perusahaan. FATF menyebutnya “langkah-langkah berjenjang, yang masing-masing digunakan bila langkah sebelumnya telah diterapkan dan belum mengidentifikasi pemilik manfaat” (terjemahan). Langkah ketiga adalah pilihan terakhir bagi rantai yang sudah ditelusuri sampai ujungnya, dan berkas mencatatnya sebagai pilihan terakhir.
- Kepemilikan. Identifikasi orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki kepentingan kepemilikan pengendali (controlling ownership interest).
- Pengendalian melalui cara lain. Jika ada keraguan atas hasil langkah 1, atau tidak ada yang mengendalikan melalui kepemilikan, identifikasi orang perseorangan yang menjalankan pengendalian melalui cara lain.
- Pejabat manajemen senior. Jika tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi berdasarkan langkah 1 atau 2, identifikasi orang perseorangan yang memegang jabatan sebagai pejabat manajemen senior (senior managing official).
INR.10 membuat satu pengecualian: perusahaan yang tercatat di bursa efek dengan persyaratan keterbukaan yang menjamin transparansi kepemilikan manfaat yang memadai, atau anak perusahaannya yang sebagian besar sahamnya dimiliki perusahaan itu. Bila nasabah, atau pemilik kepentingan pengendalinya, adalah perusahaan semacam itu, “tidak perlu mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pemegang saham atau pemilik manfaat mana pun dari perusahaan tersebut” (terjemahan). Lembaga tetap mengidentifikasi dan memverifikasi perusahaan itu sendiri.
Apa yang dihitung sebagai kepentingan kepemilikan pengendali adalah pilihan nasional. INR.10 menyatakan bahwa hal itu dapat didasarkan pada ambang batas, “mis. siapa pun yang memiliki lebih dari persentase tertentu dari perusahaan (mis. 25%)” (terjemahan). Untuk informasi kepemilikan manfaat berdasarkan Rekomendasi 24, negara yang memakai ambang batas menetapkannya berdasarkan penilaian risikonya sendiri, “dengan maksimum 25%” (terjemahan). Jadi 25% adalah contoh sekaligus batas atas.
Kepemilikan melalui perusahaan lain juga diperhitungkan. Setiap negara menghitung kepemilikan tidak langsung dengan caranya sendiri. Sebagai ilustrasi, anggaplah setiap saham memberikan satu suara: X memegang 60% sebuah perusahaan induk yang memegang 40% nasabah, dan X juga memegang 5% nasabah secara langsung.
Di Malaysia dan Filipina, persentase dibawa melalui setiap lapisan: 60% dari 40% adalah 24% tidak langsung, dan 5% langsung menambahnya menjadi 29%. Companies Commission of Malaysia (SSM) menghitung kepemilikan tidak langsung sebagai kepentingan efektif (effective interest), dan ilustrasi-nya mengalikan sepanjang rantai. Aturan Filipina menyatakan bahwa kepemilikan tidak langsung “dapat dihitung dengan mengalikan persentase kepemilikan pada setiap tingkat” (terjemahan).
Singapura bekerja dengan cara berbeda. Berdasarkan section 7 of the Companies Act 1967, yang diterapkan melalui Sixteenth Schedule-nya, 20% atau lebih suara di sebuah perusahaan perantara, atau pengendalian atasnya, memberikan kepentingan atas seluruh saham yang dipegangnya. X memiliki kepentingan atas seluruh 40% itu, atau 45% dengan saham langsungnya. Panduan tentang daftar pengendali terdaftar dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) menjelaskan aturan ini pada paragraf 7.11.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 di Indonesia menghitung saham sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan tidak menetapkan metode perhitungan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Permenkumham) mengakui kepemilikan tidak langsung dalam lampirannya, tanpa rumus.
| Ambang batas registri (negara) | Cara kepemilikan tidak langsung dihitung | Hanya tidak langsung | Tidak langsung + 5% langsung |
|---|---|---|---|
| Tidak kurang dari 20% (Malaysia, daftar pemilik manfaat) | Kepentingan efektif; ilustrasi SSM mengalikan dan menambahkan kepemilikan langsung | 24% — Memenuhi ambang batas | 29% — Memenuhi ambang batas |
| Saat ini sedikitnya 20% (Filipina, registri pemilik manfaat) | Dapat dihitung dengan mengalikan setiap tingkat (aturan 2026, §7.3(a)); pengendalian pada tingkat mana pun diperhitungkan | 24% — Memenuhi ambang batas | 29% — Memenuhi ambang batas |
| Lebih dari 25% (Indonesia, pelaporan pemilik manfaat, perseroan terbatas) | Tidak ada metode perhitungan yang ditetapkan (Perpres 13/2018) | Tidak ditetapkan dalam peraturan | Tidak ditetapkan dalam peraturan |
| Lebih dari 25% (Singapura, daftar pengendali terdaftar) | 20% atau lebih suara di perusahaan perantara, atau pengendaliannya: kepentingan atas seluruh sahamnya (s 7(4), (4A)) | 40% — Memenuhi ambang batas | 45% — Memenuhi ambang batas |
Ini adalah ambang batas registri. Bank sentral Malaysia menetapkan batas minimum tersendiri bagi lembaga keuangan, yaitu lebih dari 25%, yang dibahas di bawah Persyaratan KYB. Di bawah ambang batas kepemilikan, analisis berlanjut ke pengendalian, yang tetap dapat menjadikan orang itu pemilik manfaat.
Jika KYB tidak dapat diselesaikan
Bila lembaga tidak dapat menyelesaikan langkah-langkah CDD, Rekomendasi 10 menetapkan dua konsekuensi. Lembaga “seharusnya diwajibkan untuk tidak membuka rekening, memulai hubungan usaha, atau melakukan transaksi; atau seharusnya diwajibkan untuk mengakhiri hubungan usaha” (terjemahan). Lembaga juga “seharusnya mempertimbangkan untuk menyampaikan laporan transaksi mencurigakan terkait nasabah tersebut” (terjemahan).
Terapkan aturan itu pada langkah yang gagal. Bila sebuah dokumen tidak diterima, atau keberadaan perusahaan atau data yang dinyatakannya tidak dapat dipastikan, langkah 1 dan 2 belum lengkap. Bila sebuah garis kepemilikan berhenti pada entitas yang tidak mengungkapkan apa pun lebih lanjut, catat di mana dan mengapa garis itu berhenti sebelum beralih ke langkah berikutnya dalam kaskade. Bila seorang perwakilan tidak dapat menunjukkan kewenangan untuk bertindak bagi perusahaan, pemeriksaan INR.10 atas orang itu belum lengkap.
Setiap berkas KYB, selesai maupun terhenti, berakhir dengan sebuah catatan. Rekomendasi 11 FATF menyatakan bahwa lembaga keuangan “seharusnya diwajibkan menyimpan semua catatan yang diperoleh melalui langkah-langkah CDD” (terjemahan). Ketentuan yang sama mencakup berkas rekening dan korespondensi bisnis, “termasuk hasil analisis apa pun yang dilakukan,” selama “sedikitnya lima tahun setelah hubungan usaha berakhir” (terjemahan). Dalam KYB, analisis itu lazimnya mencakup, untuk setiap pemeriksaan:
- sumber bukti dan tanggal diperolehnya;
- hasil perbandingan dengan registri atau catatan lain;
- setiap perbedaan dan bagaimana perbedaan itu diselesaikan;
- keputusan dan pertimbangannya;
- untuk berkas yang terhenti, apa yang diminta tetapi tidak diterima;
- untuk berkas yang terhenti, pemeriksaan yang gagal.
Persyaratan KYB: standar FATF dan aturan nasional
Berdasarkan Rekomendasi 10 FATF, lembaga keuangan “seharusnya diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah uji tuntas nasabah (CDD)” (terjemahan) ketika menjalin hubungan usaha. Rekomendasi 22 menerapkan persyaratan CDD yang sama kepada bisnis dan profesi nonkeuangan yang ditunjuk (DNFBP) dalam situasi tertentu. Setiap negara menetapkan aturan yang mengikat lembaganya sendiri, dan instrumennya bergantung pada jenis lembaga:
- Singapura (bank): Notice 626 dari Monetary Authority of Singapore (MAS), terakhir direvisi pada 30 Juni 2025, paragraf 6.8 sampai 6.16. Bank “wajib mengidentifikasi pihak-pihak terkait” (terjemahan) dari sebuah badan hukum: para direkturnya dan orang perseorangan yang memiliki kewenangan eksekutif. Bank “wajib memverifikasi bentuk hukum, bukti keberadaan, konstitusi, dan kewenangan yang mengatur dan mengikat nasabah” (terjemahan).
- Malaysia: Dokumen kebijakan bagi lembaga keuangan dari Bank Negara Malaysia (BNM), diterbitkan pada 5 Februari 2024, paragraf 14A.9. Lembaga pelapor (reporting institutions) “diwajibkan memahami sifat bisnis nasabah, struktur kepemilikan dan pengendaliannya” (terjemahan). Untuk pemilik manfaat, batas minimumnya “mencakup identifikasi direktur/pemegang saham dengan kepentingan ekuitas lebih dari dua puluh lima persen” (terjemahan).
- Indonesia: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 (POJK), berlaku sejak 14 Juni 2023. Untuk nasabah korporasi, penyedia jasa keuangan wajib memperoleh identitas pemilik manfaat dan, kecuali perusahaan itu usaha mikro atau kecil, dokumen seperti anggaran dasar dan struktur kepemilikannya. Penyedia jasa keuangan wajib memverifikasinya terhadap sumber yang tepercaya dan independen serta melakukan CDD atau EDD terhadap pemilik manfaat. Peraturan ini tidak menetapkan persentase kepemilikan.
- Filipina: 2018 Implementing Rules and Regulations of the Anti-Money Laundering Act, amandemen Januari 2021, Rule 18. Untuk badan hukum, covered persons (pihak yang tercakup) “wajib menjaga suatu sistem untuk memahami sifat bisnis atau profesi nasabah, serta struktur kepemilikan dan pengendaliannya” (terjemahan). Rule 2 menghitung sebagai pemilik manfaat orang perseorangan yang memiliki “sedikitnya dua puluh persen (20%) saham, kontribusi, atau kepentingan ekuitas” (terjemahan).
Dokumen yang biasanya diminta
Setiap butir ditandai sebagai contoh FATF atau sebagai persyaratan nasional atau institusional. Contoh FATF berasal dari INR.10 ¶5.
- Bukti keberadaan, seperti sertifikat pendirian (certificate of incorporation) atau sertifikat status baik (certificate of good standing). Contoh FATF (INR.10 ¶5).
- Anggaran dasar perusahaan (constitution), seperti memorandum dan articles of association. Contoh FATF (INR.10 ¶5).
- Nama para manajer senior. Contoh FATF (INR.10 ¶5).
- Alamat kantor terdaftar dan, bila berbeda, tempat usaha utama. Contoh FATF (INR.10 ¶5).
- Ekstrak registri atau profil perusahaan dari registri nasional. Persyaratan nasional atau institusional.
- Informasi pemegang saham dan kepemilikan sampai ke orang perseorangan. Persyaratan nasional atau institusional.
- Bukti bahwa seorang perwakilan berwenang bertindak untuk perusahaan. Persyaratan nasional atau institusional.
- Bukti identitas bagi pemilik manfaat dan perwakilan. Persyaratan nasional atau institusional.
Referensi: pelaporan kepemilikan manfaat perusahaan di empat negara Asia Tenggara
Rujukan ini mencakup empat negara: Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Rekomendasi 24 menyatakan bahwa negara-negara “seharusnya memastikan” bahwa otoritas berwenang dapat memperoleh informasi kepemilikan manfaat yang memadai, akurat, dan terkini “melalui registri kepemilikan manfaat atau mekanisme alternatif” (terjemahan). Bagi lembaga keuangan, Rekomendasi itu hanya menyatakan bahwa negara-negara seharusnya mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses.
Singapura
- Aturan: Perusahaan, perusahaan asing, dan limited liability partnership (persekutuan dengan tanggung jawab terbatas) menyelenggarakan daftar pengendali terdaftar (register of registrable controllers).
- Registri: Kecuali dikecualikan, mereka menyampaikannya ke registri pusat ACRA.
- Ambang batas: Pengendali terdaftar memegang lebih dari 25% saham atau hak suara, atau pengendalian yang signifikan.
- Siapa yang dicatat: Individu atau entitas hukum. Menurut definisi FATF, pemilik manfaat adalah orang perseorangan.
- Akses: Registri pusat tidak tersedia untuk publik; perusahaan menyampaikan pembaruan dalam dua hari kerja.
- Yang disediakan registri: Business Profiles entitas terdaftar, dijual melalui portal Bizfile milik ACRA.
Malaysia
- Aturan: Division 8A of the Companies Act 2016, yang ditambahkan oleh Companies (Amendment) Act 2024; pedoman SSM yang direvisi pada 10 Januari 2025.
- Registri: SSM, Registrar of Companies.
- Ambang batas: Tidak kurang dari 20% saham atau saham bersuara, secara langsung maupun tidak langsung, atau pengendalian.
- Siapa yang dicatat: Orang perseorangan; bila tidak ada yang teridentifikasi, seorang manajer senior yang terutama bertanggung jawab atas perusahaan.
- Akses: Tidak tersedia untuk publik; Menteri dapat menetapkan lembaga pelapor yang diberi akses.
- Yang disediakan registri: Satu sumber di antara beberapa; SSM menyatakan bahwa informasi itu “harus diverifikasi dengan berbagai sumber informasi” (terjemahan).
Indonesia
- Aturan: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan setiap korporasi menetapkan pemilik manfaatnya.
- Registri: Korporasi melaporkan informasi pemilik manfaat kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.
- Ambang batas: Untuk perseroan terbatas (PT), lebih dari 25% saham, suara, atau laba, atau pengendalian.
- Siapa yang dicatat: Orang perseorangan yang memenuhi kriteria bagi bentuk hukum korporasi itu.
- Akses: Siapa pun dapat meminta informasi itu dari otoritas berwenang berdasarkan hukum keterbukaan informasi publik.
- Yang disediakan registri: Informasi yang dilaporkan korporasi itu sendiri, beserta pernyataan tentang keakuratannya.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 (Permenkum) Indonesia, berlaku sejak 4 Februari 2025, mewajibkan korporasi memperbarui informasi pemilik manfaatnya setiap tahun. Peraturan itu menetapkan verifikasi berbasis risiko oleh korporasi, notaris, dan kementerian, dengan sanksi yang mencakup pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran akses ke sistem AHU Online. Berdasarkan Pasal 22 Perpres 13/2018, korporasi, notarisnya, atau agennya menyimpan dokumen kepemilikan manfaat sedikitnya lima tahun sejak pendirian atau pengesahan korporasi. Pada Desember 2025, AHU menyatakan bahwa sekitar separuh korporasi telah melaporkan pemilik manfaatnya dan menyebut revisi Perpres 13/2018 mendesak. Per 3 November 2026, peraturan tahun 2018 itu masih berlaku.
Filipina
- Aturan: Securities and Exchange Commission (SEC) Memorandum Circular No. 15, series of 2025, Beneficial Ownership Disclosure Rules of 2026, berlaku sejak 1 Januari 2026.
- Registri: Entitas pelapor menyampaikan deklarasi kepemilikan manfaat kepada SEC melalui registri HARBOR-nya, yang diluncurkan pada Januari 2026.
- Ambang batas: Saat ini sedikitnya 20% hak suara, saham bersuara, atau modal, atau pengendalian.
- Siapa yang dicatat: Hanya orang perseorangan; manajemen senior hanya bila tidak ada orang lain yang dapat diidentifikasi.
- Akses: SEC dapat memberikan akses kepada covered persons AML, media, dan, sejauh diizinkan hukum, publik.
- Yang disediakan registri: Deklarasi oleh entitas, yang seharusnya diverifikasi entitas itu menggunakan dokumen, data, atau informasi tepercaya dari sumber independen.
Diperiksa pada 3 November 2026 terhadap sumber resmi. Ambang batas dan aturan pelaporan berubah, sehingga periksa aturan registri yang berlaku saat ini sebelum mengandalkannya. Penyebutan instrumen Indonesia (jenis, nomor, dan tahun) dikutip dari judul pada JDIH BPK.
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat hukum atau regulasi. Organisasi sebaiknya memastikan bagaimana aturan uji tuntas nasabah berlaku bagi mereka kepada otoritas yang berwenang atau penasihat hukum.
Sebagian besar pekerjaan dalam KYB terletak pada rantai kepemilikan. Registri memastikan perusahaannya; orang perseorangan di baliknya baru teridentifikasi dengan menelusuri rantai kepemilikan lapisan demi lapisan dan memeriksanya terhadap sumber lain.
FATF menetapkan struktur bersama, dan setiap negara menetapkan ambang batasnya sendiri, aksesnya sendiri ke data kepemilikan manfaat, dan aturannya sendiri bagi lembaga. Berkas yang disusun berdasarkan aturan satu negara memerlukan peninjauan baru sebelum dipakai di negara lain. Bedakan hal yang benar-benar didukung bukti dari hal yang baru berupa indikasi, lalu catat keduanya.